Reshuffle Jilid III, Bertambahnya Jatah Golkar di Kabinet

Reporter

Tempo.co

Editor

Yudono Yanuar

Rabu, 17 Januari 2018 08:21 WIB

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri saat mengikuti rangkaian acara Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Selatan, 18 Desember 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo akan melantik Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menjadi Menteri Sosial, Rabu pagi ini, 17 Januari 2018. Reshuffle jilid III ini terjadi setelah Khofifah Indar Parawansa mengundurkan diri karena mengikuti Pilkada 2018 di Jawa Timur.

Kabar masuknya Idrus Marham ke kabinet dibenarkan kader Golkar asal Makassar ini. “Baru saja dikabari, terima kasih atas doanya,” kata Idrus Marham saat dihubungi Tempo pada Rabu pagi, 17 Januari 2018.

Baca juga: Airlangga Teguhkan Dukungan Golkar untuk Jokowi di Pilpres 2019

Dengan masuknya Idrus, jatah Golkar di Kabinet Jokowi menjadi tiga kursi. Dua jabatan menteri lainnya dipegang Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, yang kini Ketua Umum Partai Golkar, dan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut B Pandjaitan.

Golkar, yang saat Pemilihan Presiden 2014 berada di kubu Prabowo Subiyanto, makin lengket dengan Jokowi setelah Kongres 2016. Bahkan begitu terpilih sebagai ketua umum, Airlangga langsung mengumumkan dukungan terhadap Jokowi di Pilpres 2019.

Advertising
Advertising

"Golkar sudah mendukung Presiden Jokowi untuk mencalonkan diri pada pilpres," kata Airlangga.

Idrus Marham, 55 tahun, asal Sulawesi Selatan. Setelah mengundurkan diri sebagai anggota DPR periode 2009-2014 pada Juni 2011, hingga saat ini Idrus menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Golkar.

Menurut Idrus, dia tak tahu apakah akan dilantik bersama sejumlah pejabat baru, seperti Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Kepala Staf Kepresidenan, dan Dewan Pertimbangan Presiden. “Yang saya tahu hanya pelantikan (saya dan) KSAU, lainnya belum tahu.”

Nama Idrus Marham sebagai calon Menteri Sosial ramai beredar di hari terakhir Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar pada Rabu, 20 Desember 2017. Dalam draft surat keputusan Golkar yang diperoleh Tempo, nama Idrus Marham disiapkan menggantikan Khofifah.

Kala itu, Idrus menyatakan kesiapannya menjadi Menteri Sosial. "Ini, walaupun jawaban klise, tapi semenjak 2009, ini jawaban saya," katanya di kantor Dewan Pimpinan Pusat Golkar pada Selasa, 26 Desember 2017.

Idrus Marham, Doktor Ilmu Politik lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM), terjun ke dunia politik sejak terpilih menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil Pemilu 1997. Setelah itu melalui Partai Golkar, ia terpilih sebagai anggota DPR tiga periode berturut-turut, yakni 1999-2004, 2004-2009, serta 2009-2014 dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III.

Pada Juni 2011, Idrus Marham mengundurkan diri dari anggota DPR dengan alasan ingin fokus bekerja untuk partai menjelang Pemilu 2014.

Selain posisi Mensos, info lain yang diterima Tempo adalah penggantian untuk posisi Kepala Kantor Staf Kepresidenan. Teten Masduki, yang beberapa kali terseret isu reshuffle, diinfokan akan digantikan oleh mantan Panglima TNI (Purn) Jenderal Moeldoko.

Posisi terakhir yang akan diumumkan bersamaan dengan Reshuffle Jilid III adalah anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Lagi-lagi nama militer yang kabarnya akan ditunjuk Presiden Joko Widodo, Agum Gumelar. Agum Gumelar diduga kuat menggantikan Hasyim Muzadi di Wantimpres.

DEWI NURITA

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

14 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

18 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

21 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

1 hari lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

PKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok

1 hari lalu

PKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok

PKS Kota Depok membuka peluang bagi partai politik untuk bergabung pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya