TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah terus memantau perubahan harga minyak mentah dunia yang kini sudah bertengger di level US$ 60 per barel, lebih tinggi daripada asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018, yang sebesar US$ 48. Subsidi BBM pun diperkirakan bakal naik.

Direktur Jenderal Anggaran Askolani mengatakan harga minyak dunia masih sangat sulit ditebak arahnya.

Baca juga: Pertamina Tagih Sri Mulyani Lunasi Utang Subsidi Solar 30 T

“Kami jalani dulu dalam beberapa bulan pelaksanaan APBN 2018, baru kemudian kami mendapatkan arah yang lebih pasti,” ujar Askolani, seperti dikutip Koran Tempo, Kamis, 4 Januari 2018.

Askolani menegaskan, pemerintah akan mengambil langkah antisipasi dalam hal pergerakan harga minyak. Namun dia enggan menjawab tentang kemungkinan pemerintah mengurangi jumlah subsidi energi. “Tidak sekarang ya, baru satu minggu, terlalu dini untuk mengambil kebijakan,” katanya.

Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat Satya Yudha menyatakan lonjakan harga minyak otomatis akan mengubah besaran subsidi. Dia menyarankan pemerintah segera mengajukan APBN Perubahan 2018 dan menjaga subsidi energi dari sisi volume. “Range asumsi harga US$ 60-65 lebih reasonable,” tuturnya.

Menurut Satya, pemerintah masih membebankan biaya pengadaan bahan bakar kepada Pertamina saat harga naik. Kebijakan itu, kata dia, memang tak berimbas pada tambahan subsidi. “Namun carry over pembayaran ke Pertamina dan PLN bisa menimbulkan pendapatan keduanya terus tergerus.”

Untuk mengantisipasi hal tersebut, menurut Satya, pemerintah perlu mengusulkan perubahan asumsi harga minyak dalam APBN Perubahan. Dia menyarankan pemerintah menjaga subsidi energi, khususnya dari sisi volume dengan mekanisme distribusi tertutup.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, menyarankan pemerintah menyiapkan antisipasi atas lonjakan harga minyak. “Ada beberapa opsi, strategi konkretnya adalah menaikkan pos belanja subsidi atau mengambil anggaran pos belanja lain yang berlebihan,” ucapnya.

Bhima menambahkan, pos anggaran yang bisa dialihkan adalah belanja infrastruktur yang besarnya Rp 410 triliun untuk menutup sekitar Rp 100 triliun. “Jadi proyek infrastrukturnya bisa ditahan atau dibuat multiyears,” ujarnya. Bhima memperkirakan subsidi energi pada tahun ini sekitar Rp 118 triliun. Opsi lain yang bisa dilakukan pemerintah adalah membebankan tambahan subsidi kepada Pertamina dan PLN.

Menurut Bhima, opsi menaikkan harga BBM dan tarif listrik tidak populis. “Karena kondisi daya beli masyarakat masih lemah, jadi sedikit tekanan saja akan menaikkan inflasi dan mempengaruhi kemiskinan,” katanya. Terlebih, Indonesia memasuki tahun politik dengan penyelenggaraan pilkada serentak pada tahun ini dan pemilihan presiden pada 2019.

Nilai total subsidi energi pada 2017 membengkak Rp 7,7 triliun. Realisasinya melebihi anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2017 sebesar Rp 89,9 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembengkakan subsidi ini disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia yang melebihi perkiraan pemerintah. Pemerintah memproyeksikan harga minyak mentah senilai US$ 45 per barel. Harga minyak mentah Indonesia pada November lalu rata-rata US$ 60.

APBN 2017 Realisasi 2017 APBN 2018
Asumsi Harga Minyak US$ 45 US$ 50 US$ 48
Subsidi Energi Rp 89,9 triliun Rp 97,6 triliun Rp 94,5 triliun

Rincian realisasi 2017

Subsidi BBM dan LPG 3 kg: Rp 47 triliun dari target APBNP Rp 44,5 triliun
Subsidi listrik: Rp 50,6 triliun dari target APBNP Rp 45,4 triliun
Target Subsidi Energi 2018: Rp 94,55 triliun

Rincian target
Subsidi BBM dan LPG 3 kilogram: Rp 46,86 triliun
Subsidi listrik: Rp 52,66 triliun

Sumber: APBN