TEMPO.CO, Jakarta - Catatan akhir tahun 2017 tentang pemberantasan korupsi yang dikeluarkan Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Dewan Perwakilan Rakyat sebagai salah satu penghambat pemberantasan korupsi. Kehadiran Panitia Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diusung DPR merupakan salah satu buktinya.

Anggota Divisi Korupsi Politik ICW, Almas Sjafrina, menyebutkan pengesahan Panitia Angket KPK juga tak terlepas dari peran Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dua partai politik besar di parlemen, yang sekaligus partai pendukung pemerintah.

Baca juga: Banyak Kasus Suap di Daerah, ICW: Problem Ada di Partai

Pengesahan Panitia Angket untuk menyelidiki KPK itu merupakan reaksi DPR atas penanganan perkara korupsi dalam proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP.

Kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu menjadi kasus terbesar yang diungkap KPK pada tahun ini. Kasus ini juga menyeret sejumlah politikus, termasuk bekas Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto.

“DPR mengintervensi penanganan kasus dengan menggunakan haknya untuk menyelidiki KPK,” kata Almas di Jakarta, seperti dimuat Koran Tempo, Kamis, 28 Desember 2017.

Wakil Koordinator ICW Ade Irawan menambahkan, DPR saat ini menjadi rantai paling atas penyebab munculnya korupsi. Sebab, program-program yang dikerjakan pemerintah berasal dari keputusan legislatif. “Birokrat hanya eksekutor,” ujar Ade.

Budaya pemberantasan korupsi juga mesti dilakukan di tubuh partai-partai politik. Menurut Ade, partai politik mesti lebih transparan dalam hal pengelolaan dana. Salah satu caranya adalah memperbesar saham negara di partai politik. Selama ini, pencatatan keuangan sebagian partai dinilai tak transparan, sehingga tak terkontrol dari mana sumbernya. Parpol beranggapan dana yang tak bersumber dari negara tak perlu dipertanggungjawabkan.

Masalahnya, tak adanya transparansi ini membuat partai rawan dibajak oleh orang berduit. Ade mengatakan banyak calon legislator dan kepala daerah yang diusung karena memberi sumbangan yang besar kepada partai. “Buntutnya, ketika terpilih, dia akan mencari modal untuk survive di partai dan agar dinominasikan lagi,” tuturnya. Akibatnya, hal itu menjadi lingkaran korupsi yang saling terhubung tanpa henti. Meski begitu, Ade berpendapat penambahan dana partai politik saja tak cukup. Hal tersebut mesti diiringi dengan pembenahan internal partai.

Dalam kajian lembaga antikorupsi, politikus menduduki peringkat ketiga terbanyak yang tertangkap KPK. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, menyebutkan ada lebih dari 20 anggota DPR ataupun DPRD yang masuk bui lantaran korupsi. “KPK sangat berharap tahun politik ke depan dijalankan dengan lebih meminimalkan korupsi atau praktik-praktik transaksional,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tak menggubris kritik ICW. “Mereka tidak mengerti pentingnya DPR, malah menganggap DPR masalah. Itu aneh,” katanya.

TIKA AZARIA | LANI DIANA