TEMPO.CO, Jakarta - Banjir yang datang saban tahun tak otomatis membuat pemerintah DKI Jakarta selalu siaga. Tahun ini, banjir musiman datang lebih cepat daripada langkah antisipasi pemerintah Jakarta. Gubernur Anies Baswedan, yang belum seumur jagung memerintah Jakarta, dibuat kerepotan.

Dua hari lalu, banjir menenggelamkan belasan ruas jalan utama ketika pemerintah DKI belum selesai memperbaiki puluhan pompa penguras air yang rusak. Pemerintah Jakarta pun kecolongan mengawasi drainase yang tersumbat material proyek infrastruktur.

Baca juga: Banjir Jakarta, Anies Baswedan Siapkan Pompa Mobile di Dukuh Atas

Kepala Bidang Sungai dan Pantai Sistem Aliran Barat Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Hendri, mengatakan instansinya sedang mempercepat perbaikan pompa. Saat ini 43 unit milik Dinas itu rusak. Lokasinya tersebar di lima wilayah Ibu Kota. “Sudah masuk proses perbaikan,” kata dia, seperti dimuat Koran Tempo, Rabu, 13 Desember 2017.

Hendri menjelaskan, Provinsi DKI Jakarta memilik 421 unit pompa yang tersebar di 144 rumah pompa. Itu belum termasuk 103 unit pompa mobile yang bisa digunakan di lokasi-lokasi darurat.

Kalaupun semua pompa itu berfungsi, menurut Hendri, Jakarta masih membutuhkan tambahan pompa baru untuk mengantisipasi banjir di masa mendatang. Sebab, penurunan permukaan tanah di banyak tempat di Jakarta membuat air sulit mengalir ke laut. Sistem polder (waduk penampung air) yang dilengkapi pompa menjadi solusi sementara atas penurunan permukaan tanah. Air hujan yang tertampung dalam polder bisa dipompa ke laut ketika kolam penampung itu penuh.

Dinas Sumber Daya Air juga akan mengaudit drainase di Jakarta. Menurut Hendri, banjir merendam sejumlah ruas jalan pada Senin sore lalu antara lain karena banyaknya saluran air yang menyempit di dekat lokasi sejumlah proyek infrastruktur.

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Teguh Hendarwan, menguatkan penjelasan Hendri. Teguh mencontohkan, banjir di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Air lama menggenang karena saluran air di sekitar jalan tersebut menyempit akibat pembangunan jaringan mass rapid transit (MRT).

Ceceran beton proyek MRT juga menutupi tali-tali air, yakni lubang di trotoar yang menjadi jalan masuknya air ke saluran. Akibatnya, kata Teguh, air hujan tak bisa mengalir ke drainase. “Kami sudah mengirim surat ke direksi PT MRT Jakarta sebagai pemilik proyek,” kata Teguh.

Teguh meminta PT MRT Jakarta dan pemilik proyek infrastruktur lainnya di Ibu Kota rutin memeriksa saluran di sekitar lokasi proyek mereka agar tidak tersumbat material proyek. “Sambil membangun, tolong diperhatikan juga drainasenya,” kata dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mengatakan akan memerintahkan pemilik proyek infrastruktur agar membersihkan saluran air di sekitar lokasi proyek mereka. “Jangan menyepelekan soal saluran air, kami akan memanggil pemilik proyek,” ucap Anies.

Berita penting tentang Ibukota lainnya, bisa anda simak di Koran Tempo