Marsekal Hadi Tjahjanto, Calon Panglima TNI di Tahun Politik

Selasa, 5 Desember 2017 14:40 WIB

Presiden Joko Widodo resmi mengajukan nama Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima baru TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan pensiun. Dok.TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo mengajukan nama Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) sebagai calon Panglima TNI yang baru. Marsekal Hadi, dianggap layak memimpin TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang memasuki masa pensiun pada 1 April 2018 mendatang.

Surat pengajuan itu diteken Presiden Jokowi 3 Desember lalu dan diantar Menteri Sekretaris Negara Pratikno ke DPR. DPR pada hari itu juga, Senin 4 Desember 2017 lantas mengelar rapat Badan Musyawarah untuk membahas surat tersebut, Senin sore kemarin. Selanjutnya, Marsekal Hadi akan mengikuti uji kelayakan di DPR, seperti ketentuan UU TNI.

BACA: Isi Surat Jokowi Soal Pemberhentian Panglima TNI Gatot Nurmantyo

Presiden Joko Widodo menjelaskan alasannya menunjuk Hadi merupakan sosok tepat pengganti Gatot. “Beliau memiliki kemampuan dan kepemimpinan yang teruji,” ujarnya di sela peresmian jalan tol Soreang-Pasir Koja, di Soreang, Kabupaten Bandung, kemarin. Karena itu, ia yakin Hadi bisa membawa TNI menjadi lebih baik. “Bisa membawa TNI ke arah yang lebih profesional, sesuai dengan jati dirinya, yaitu tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional.”

KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memeriksa pasukan dalam acara HUT TNI AU ke-71 di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, 9 April 2017. TEMPO/Maria Fransisca

Advertising
Advertising

BACA: Jokowi: Marsekal Hadi Bisa Jadikan TNI Tentara Rakyat

Menjadi pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo, tugas Marsekal Hadi bakal tidak mudah. Wakil Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Asril Hamzah Tanjung, mengatakan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto bakal memiliki tugas berat jika disetujui Dewan dan dilantik menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia oleh Presiden Joko Widodo. Salah satu tugas beratnya nanti adalah menjaga stabilitas politik menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2018 dan Pemilihan Umum 2019. “Karena akan timbul gejolak luar biasa,” ujarnya, kemarin.

Baca juga: DPR: Menjelang Pilpres, Tantangan Panglima TNI Lebih Berat

Asril memprediksi gejolak politik pada 2018 dan 2019 akan lebih besar dibanding dalam pilkada dan pemilu sebelumnya. “Itu prediksi kami,” ucap dia. Karena itu, kesiapan Hadi untuk mengamankan tahun politik tersebut bakal menjadi poin penting yang bakal ditanyakan anggota Dewan dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi Pertahanan. Hingga kemarin, belum ada jadwal penyelenggaraan tes tersebut. Hari ini, DPR akan menggelar rapat paripurna untuk membacakan surat dari Presiden ihwal penunjukan Hadi.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo didampingi KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 1439 H/2017 M di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (30/11). ANTARA FOTO

BACA: Gatot Nurmantyo: Hadi Tjahjanto Hadapi Tahun Politik yang Ganas

Anggota Komisi Pertahanan dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan, mengatakan pilkada 2018 dan Pemilu 2019 merupakan tantangan terbesar bagi siapa pun yang akan menjadi Panglima TNI nanti. “Karena menyangkut keutuhan Indonesia, dan bagaimana strateginya ke depan,” katanya.

Jenderal Gatot Nurmantyo membenarkan tahun politik menjadi tantangan berat Panglima TNI Baru. Namun ia percaya, Marsekal Hadi bisa melakukan yang terbaik, termasuk menjaga TNI dan Negara. "Presiden memilih tentu berdasarkan tantangan tugas ke depan," ujarnya.

Presiden Joko Widodo memberi salam saat tiba di Markas Besar TNI Cilangkap didampingi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (kanan), KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto (kedua kanan), KSAL Laksamana Ade Supandi (keempat kanan), KSAD Jenderal Mulyono (kelima kanan) dalam acara buka puasa bersama, Jakarta, 19 Juni 2017. ANTARA FOTO

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi, memandang langkah Presiden tersebut merupakan bagian dari upaya pengembalian tradisi rotasi kepemimpinan TNI di setiap matra. Sebagaimana diketahui, dua panglima TNI terdahulu, termasuk Gatot Nurmantyo, berasal dari Angkatan Darat. Kepemimpinan bergilir itu juga merupakan upaya memperkuat solidaritas di tubuh TNI. "Ini harus dilihat sebagai bagian untuk menguatkan konsolidasi internal,” katanya.

Baca juga: Jadi Calon Panglima TNI, Begini Karier Marsekal Hadi Tjahjanto

Karier Hadi di militer terbilang moncer. Ia belum genap satu tahun menjabat Kepala Staf Angkatan Udara, yakni sejak Januari lalu. Pria kelahiran Malang pada 1963 ini juga kerap menduduki jabatan strategis. Misalnya, pada 2015-2016, ia menjabat Sekretaris Militer Presiden. Setelah itu, Hadi Tjahjanto pernah menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan.

Grafis: Gatot Nurmantyo dan Enam Panglima Lain Sejak Reformasi

AHMAD FIKRI | DEWI NURITA | CHITRA | SATRIA DEWI ANJASWARI

Berita terkait

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

10 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Uang Judi Online Tembus Rp 327 Triliun, Alasan Judi Slot Diminati Masyarakat Indonesia

12 hari lalu

Uang Judi Online Tembus Rp 327 Triliun, Alasan Judi Slot Diminati Masyarakat Indonesia

PPATK mencatat ada 3,2 juta pemain judi online di Indonesia

Baca Selengkapnya

3,2 Juta Masyarakat Indonesia Main Judi Online, Perputaran Uang Rp 327 Triliun

12 hari lalu

3,2 Juta Masyarakat Indonesia Main Judi Online, Perputaran Uang Rp 327 Triliun

Bagaimana langkah pemerintah menyikapi sekitar 3,2 juta masyarakat Indonesia merupakan pemain judi online?

Baca Selengkapnya

Pemerintah Godok Satgas Pemberantasan Judi Online

12 hari lalu

Pemerintah Godok Satgas Pemberantasan Judi Online

Kemenkopolhukam menggodok pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online bersama sejumlah kementerian dan lembaga

Baca Selengkapnya

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

16 hari lalu

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas berbagai situasi terakhir di Papua.

Baca Selengkapnya

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

17 hari lalu

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

20 hari lalu

Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

Polda Papua Barat akan menyelidiki penyebab terjadinya bentrok TNI vs Polri di Sorong.

Baca Selengkapnya

Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

21 hari lalu

Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merangkul Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat ditanya soal bentrok personel Brimob dan TNI AL di Sorong

Baca Selengkapnya

Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

21 hari lalu

Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

Berikut kronologi perubahan istilah KKB menjadi OPM yang menuai kritik dari sejumlah pihak, serta pendekatan yang bakal dilakukan TNI di Papua.

Baca Selengkapnya

TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

22 hari lalu

TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

Perubahan istilah KST dan KKB menjadi OPM dianggap tidak akan menyelesaikan konflik, bahkan malah meningkatkan kekerasan

Baca Selengkapnya