TEMPO.CO, Jakarta -Nama Airlangga Hartarto disebut-sebut sebagai pengganti Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar berhembus kencang. Wakil Presiden Jusuf Kalla semakin gamblang melontarkan desakan pergantian pucuk pimpinan Partai Golkar.

Pada Selasa, 28 November 2017, politikus senior partai berlambang pohon beringin ini menyatakan dukungannya kepada Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian, untuk menggantikan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Kalla menilai Airlangga sebagai kader partai yang paling sedikit terlibat masalah ketimbang sejumlah kandidat lain. “Artinya, tak pernah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, kejaksaan, atau apa pun (penegak hukum lainnya),” kata Kalla.

Sebagai mantan Ketua Umum Partai Golkar, Kalla sebelumnya berulang kali menyatakan pergantian pemimpin partai mutlak diperlukan, menyusul Setya yang terbelit kasus dugaan korupsi e-KTP. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan kembali Setya sebagai tersangka dalam kasus korupsi dengan kerugian negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut pada akhir Oktober lalu.

Jumat dua pekan lalu, KPK memutuskan menahan Setya. Komisi antirasuah menggeber penyidikan Setya agar berkasnya dapat segera dilimpahkan ke tingkat penuntutan. Rencananya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana gugatan praperadilan Setya terhadap penetapan kembali dirinya sebagai tersangka.

Tuntutan pergantian pimpinan untuk sementara tak terwujud lantaran rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar justru mengabulkan perintah Setya agar tak ada pergantian ketua umum. Serupa dengan keinginan Setya, rapat pun menunjuk Idrus Marham, yang selama ini menjabat sekretaris jenderal, menjadi pelaksana tugas ketua umum. Pengurus pusat menunggu putusan praperadilan untuk menentukan pergantian ketua umum lewat musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

Toh, desakan agar Setya dicopot tak surut, terutama disuarakan sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golkar. Nama Airlangga mencuat sebagai salah satu calon pengganti terkuat. Selain sebagai anggota kabinet Presiden Joko Widodo, Airlangga selama ini menduduki posisi Koordinator Bidang Perekonomian DPP Partai Golkar.

Sejumlah nama lain juga muncul dari poros-poros petinggi partai, termasuk Idrus Marham, Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid, dan Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo. Namun, menurut Kalla, Partai Golkar akan mengalami perubahan dan perbaikan jika dipimpin sosok yang bersih dan sederhana. “Tak pernah ada suara-suara miring terhadap Airlangga. Jadi, Ketua Umum Golkar harus orang yang betul-betul dapat diterima semua pihak," kata Kalla.

Airlangga telah menyatakan siap maju dalam pemilihan Ketua Umum Partai Golkar pada munaslub mendatang. Bahkan, dia menggadang diri telah mengantongi restu dari Presiden Joko Widodo. Dia mengklaim telah bertemu dengan Jokowi untuk memaparkan rencana munaslub dan pemilihan ketua umum baru Partai Golkar. “Saya diperbolehkan ikut karena akan membantu beliau (Jokowi),” kata dia. Pernyataan Airlangga ini sempat ditampik oleh Sekretaris Kabinet Kerja Pramono Anung, yang menyatakan Jokowi tak akan mengintervensi dinamika politik internal partai.

Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menilai terlalu dini untuk menyatakan dukungan terhadap calon pengganti Setya. Begitu pula, kata dia, pencalonan diri kelewat cepat. Menurut dia, pada saat ini Setya masih melakukan upaya hukum untuk membuktikan dirinya tak bersalah melalui gugatan praperadilan. “Sabar dulu. Tak etis,” kata dia.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung merespon klaim Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang menyatakan sudah mendapat restu Presiden Joko Widodo untuk mencalonkan diri sebagai Ketum Golkar. Pramono tidak membenarkan ataupun membantah pernyataan itu, namun menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi proses pencarian ketum Golkar.

"Itu urusan internal Golkar, ya urusan Golkar saja (bukan Istana Kepresidenan)," ujar Pramono di Istana Bogor, Selasa, 28 November 2017.

Adapun Presiden Jokowi mengakui Airlangga Hartarto telah berbicara dengan dirinya untuk maju sebagai Ketua Umum Golkar. Sebagai menteri, kata JK, penyampaian Airlangga pada Presiden adalah hal yang wajar. "Sebagai menteri ya mesti toh mau memiliki keinginan, menyampaikan, biasa," kata Jokowi seusai menghadiri hari ulang tahun Korpri ke-46 di Silang Monas, Jakarta, Rabu, 29 November 2017.

AMIRULLAH SUHADA | SAPRI MAULANA