TEMPO.CO, Jakarta - Setya Novanto terpojok. Kasus Korupsi Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (E-KTP) yang menjadikan Ketua Umum Partai Golkar itu tersangka membuat pengurus daerah dan tokoh senior Golkar mendesak agar Setya Novanto dilengserkan. Apalagi, Senin 20 November 2017 dini hari, KPK membawa Setya Novanto masuk Rumah Tahanan Salemba.

BACA: Kasus Setya Novanto, Pengamat: Kasihanilah DPR dan Golkar

Wakil Ketua Pemenangan Pemilu Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta, Johanes Serang Kerang, mengatakan kasus pribadi Setya menjadi olok-olok masyarakat dan dikaitkan dengan Golkar. “Setya harus legowo mengundurkan diri agar partai tak makin terpuruk,” kata dia, Minggu 19 November 2017.

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto bersalaman dengan Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar BJ Habibie, didampingi Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tanjung (kanan) dan Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid (kiri), di kediaman BJ Habibie, Jakarta, 24 Juli 2017. Pertemuan Setya Novanto beserta jajaran pimpinan DPP Golkar dengan BJ Habibie itu membahas situasi yang terjadi di Golkar serta kasus hukum yang menjeratnya. TEMPO/Imam Sukamto

Setya berstatus tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi sejak Jumat 17 November 2017 lalu. Setya menjadi tersangka untuk kedua kalinya dalam perkara yang diduga merugikan negara Rp 2,3 triliun dengan nilai proyek Rp 5,84 triliun tersebut. Sebelumnya, KPK telah menetapkannya sebagai tersangka. Tapi penetapan itu dibatalkan pengadilan yang memenangkan gugatan praperadilan Setya.

BACA:Syarat Ketua Golkar Pengganti Setya Novanto Versi AkbarTandjung

Setya kabur ketika KPK akan memanggil paksa pada Rabu 15 November 2017 pekan lalu, hingga akhirnya dia mengalami “kecelakaan” di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan, besok malamnya. Dia dilarikan ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Oleh KPK, pada Jumat 17 November 2017 lalu, dia dipindahkan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

Ketua Harian Golkar Jawa Tengah, Iqbal Wibisono, mengatakan para elite partai harus berkumpul dan merumuskan jalan keluar. Menurut dia, yang terbaik adalah mengganti ketua umum, sesuai dengan saran Ketua Umum Golkar periode 1998-2004 Akbar Tandjung serta Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Itu jalan terbaik untuk Golkar,” kata Iqbal.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (kedua kanan) didampingi Ketua Dewan Pertimbangan DPP Akbar Tanjung (kanan) dan Politisi senior Partai Golkar, Ginanjar Kartasasmita duduk berdampingan di acara pembukaan Rapimnas ke-6 di Jakarta (18/5). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

Akbar Tandjung berulang kali mengatakan Setya harus diganti. Pada Sabtu lalu, Akbar kembali menegaskan pernyataannya agar Setya cepat diganti karena Golkar akan menghadapi pemilihan kepala daerah serentak 2018, pemilu legislatif, dan pemilihan presiden 2019. “Waktu tidak panjang, harus dituntaskan sekarang,” kata dia.

Jusuf Kalla juga menyatakan hal yang sama. Minggu 19 November 2017, dalam penutupan Musyawarah Nasional Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam di Medan, Kalla menyindir pemimpin yang diburu-buru. Sebelumnya, Kalla sudah mengatakan agar Golkar tak diam. “Partai harus bergerak,” ucap dia.

Baca juga: Cemas Golkar Kiamat, Akbar Tandjung Desak Setya Novanto Diganti

Menanggapi gempuran di internal partai, kubu Setya juga bermanuver. Wakil Ketua Dewan Pakar Golkar, Mahyudin, yang dikenal dekat dengan Setya, mengatakan pengurus pusat partai telah mengumpulkan dewan pimpinan daerah pada Kamis pekan lalu. Ia mengklaim pengurus daerah mendukung kepemimpinan Setya hingga 2019.

Menurut Mahyudin, memang ada opsi menunjuk Sekretaris Jenderal Idrus Marham sebagai pelaksana ketua umum selama Setya Novanto berurusan dengan kasusnya. “Posisi itu pasti akan diberikan kepada orang dekatnya, dan akan diputuskan dalam rapat pleno.”

HUSSEIN ABRI DONGORAN | M. SYAIFULLAH | FITRIA RAHMAWATI | ASKAR MONDZA