TEMPO.CO, Jakarta -Tim anggaran pemerintah daerah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta sepakat menambah anggaran program uang muka rumah nol rupiah dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018. Anggaran program tersebut dibuat melonjak dari nilainya semula Rp 100,6 miliar menjadi Rp 800 miliar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Tuty Kusumawati mengatakan penebalan pos anggaran di APBD 2018 untuk membeli lahan yang akan digunakan dalam program rumah dengan uang muka nol rupiah itu.

Di lahan yang telah dibebaskan nantinya akan dibangun rumah susun sederhana milik (rusunami) yang setiap unitnya bisa dibeli oleh warga Jakarta. “Tapi anggaran itu fokus untuk membeli lahannya,” kata Tuty, Kamis 16 November 2017.

Baca : Cicilan Rumah DP Nol Rupiah Diragukan, Anies: Akan Kami Tunjukkan

Selain membangun rusunami baru, Tuty mengatakan pemerintah DKI Jakarta berencana mengubah status rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang sudah terbangun menjadi rusunami. Saat ini pemerintah memiliki rusunawa di 23 lokasi. Rusunawa selama ini ditujukan untuk menampung warga Jakarta yang direlokasi dari bantaran sungai-sungai atau danau.

Pemerintah, kata Tuty, sedang mengkaji skema pemberian subsidi bagi warga Jakarta yang nanti membeli unit rusunami. Salah satunya adalah subsidi berupa keringanan bunga kredit pinjaman. Pembeli unit hanya akan dikenakan bunga 5 persen.

Infografis: Janji-janji Anies-Sandi Saat Kampanye Pilkada DKI 2017

Opsi lainnya adalah subsidi diberikan lewat uang muka. Tuty mengatakan opsi kedua ini muncul setelah pemerintah berkonsultasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kementerian memiliki program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dengan memberikan bantuan uang muka Rp 4 juta per satu unit rumah tapak.

Program lain yang juga anggarannya meningkat adalah One Kecamatan One Centre for Entrepreneurship (OK OCE). Anggaran OK OCE bertambah Rp 48,9 miliar dari Rp 43,9 miliar.

Tuty mengatakan peningkatan itu digunakan untuk membuat kantor OK OCE dengan fasilitas penunjangnya, seperti jaringan Internet. Ruangan OK OCE akan ada di 44 kantor kecamatan yang ada di Ibu Kota.

Selain kantor, Tuty mengatakan anggaran itu akan digunakan untuk merekrut tenaga pelatihan bagi mitra usaha mikro, kecil, dan menengah. Mereka bertugas mendampingi pemilik usaha agar bisa berkembang dan mengakses bantuan permodalan dari pinjaman perbankan.

Dua program itu, uang muka rumah nol rupiah dan OK OCE, mendapat sorotan dalam rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap rancangan APBD yang digelar kemarin. Pertanyaan di antaranya datang dari Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Abdurrahman Suhaimi, ihwal kriteria masyarakat yang bisa memanfaatkan program uang muka rumah nol rupiah.

Menurut dia, hingga kemarin belum ada informasi yang cukup bagi masyarakat ihwal program itu. Begitu pun dengan informasi kriteria rumah layak huni yang akan ditawarkan ke masyarakat. “Kebijakan dan informasi yang jelas akan membuat masyarakat paham,” kata dia.
Simak juga : Soal Program DP Nol Rupiah, Bos Lippo Tertarik Bantu Anies

Adapun anggota Fraksi PDIP, William Yani, mengatakan kredit macet mungkin bakal muncul setelah ada program uang muka rumah nol rupiah. “Lalu kalau macet, angsurannya akan menjadi beban siapa?” kata dia.

Sekretaris Fraksi Partai NasDem, Hasan Basri Umar, mengkritik penyusunan anggaran program OK OCE yang hanya berupa pengadaan kantor. Sebab, alokasi anggarannya berupa pengadaan Internet, pembelian penyejuk ruangan, dan pembayaran tagihan listrik.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar isi APBD 2018 tersebut. Ia menjanjikan penjelasan rinci pada Senin 20 November 2017 pekan depan. “Kemarin baru garis besarnya, nanti akan ada detailnya,” ujar Anies.