TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah partai politik mulai sibuk mempersiapkan bakal calon legislator di tingkat kabupaten atau kota, provinsi, juga nasional untuk menghadapi Pemilu 2019. Persiapan sejak jauh hari dilakukan agar partai mendapatkan calon anggota Dewan yang berkualitas dan tidak korup.

“Kami lakukan melalui pendidikan politik dan mengecek latar belakang bakal calon legislatif,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Achmad Baidowi, seperti dimuat Koran Tempo, Kamis, 9 November 2017.

Baca juga: Pendaftaran Pemilu 2019 Ditutup, Berikut 27 Partai yang Mendaftar

Baidowi mengatakan, pendidikan politik yang diadakan partainya itu dibagi tiga, yakni latihan kepemimpinan kader (LKK) daerah untuk bakal calon legislator di tingkat kota atau kabupaten, LKK madya di tingkat provinsi, dan LKK utama untuk kandidat anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut Baidowi, isi pelatihan akan diutamakan menyangkut perilaku antikorupsi dengan melibatkan pemateri dari unsur penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung, serta pegiat antikorupsi lainnya. Hanya kader peserta LKK yang akan diusung sebagai calon legislator.

Selain itu, anggota Komisi Pemerintahan DPR itu mengklaim, PPP akan menelusuri latar belakang para bakal calon, termasuk gaya hidup dan kemampuan keuangan mereka. “Kalau mencurigakan, ya kami coret,” ucapnya. Adapun seleksi terbuka tetap akan dilakukan setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan partai yang lolos verifikasi faktual pada 17 Februari 2018.

KPU memang sedang memverifikasi partai politik calon peserta Pemilihan Umum 2019. Sebanyak 27 partai mengikuti pendaftaran yang ditutup pada 16 Oktober lalu. KPU menyatakan 13 partai di antaranya tak lolos tahap administrasi lantaran berkas mereka tak lengkap.

Verifikasi faktual akan digelar terhadap partai yang dinyatakan lolos tahap tersebut. Jika kembali lolos, partai dapat mengajukan bakal calon anggota legislatif daerah dan pusat pada Mei 2018. Adapun pemilihan legislatif akan digelar serentak dengan pemilihan presiden pada 17 April 2019.

Partai Gerindra juga tengah menjaring bakal calon anggota legislatif. Khusus untuk mencegah terpilihnya kader yang korup, kata dia, Gerindra akan melakukan penyaringan secara terbuka dan pelatihan, juga meminta kandidat meneken pakta integritas. Meski demikian, Fadli tak bisa menjamin legislator yang terpilih kelak tak terlibat korupsi. “Pada ujungnya itu kembali ke pribadi masing-masing,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon.

Yang jelas, menurut Fadli, Gerindra memprioritaskan kadernya yang saat ini menjadi anggota legislatif. Tapi Gerindra menargetkan perolehan kursi di DPR pada periode mendatang meningkat menjadi 120 dari saat ini 73 kursi.

Partai baru yang telah dinyatakan lolos verifikasi administratif, yakni Partai Solidaritas Indonesia, tak mau ketinggalan. Ketua Umum PSI, Grace Natalie, mengatakan partainya memiliki tim seleksi untuk menjaring kader terbaik dan berkomitmen terhadap gerakan antikorupsi. Dia mengklaim tim ini diisi sejumlah orang dari kalangan profesional, di antaranya bekas menteri dan mantan pemimpin KPK. “Ini cara transparan, menghindari pemilihan yang transaksional,” tuturnya.

Peneliti bidang korupsi politik Indonesia Corruption Watch, Almas Sjafrina, mengatakan ada dua hal yang harus diperhatikan partai untuk menjaring kader yang tidak berpotensi tersangkut korupsi. Pertama, ucap dia, mencoret bakal calon legislator yang punya jejak korupsi. Kedua, tidak membebankan biaya partai yang tak masuk akal setelah kader terpilih menjadi anggota Dewan dalam Pemilu 2019. “Partai juga harus bersih, dari pengurus hingga catatan keuangannya,” ujarnya.
HUSSEIN ABRI DONGORAN | DIAS PRASONGKO