Anies akan Bahas Reklamasi Teluk Jakarta dengan Presiden Jokowi

Reporter

Devy Ernis

Editor

Yudono Yanuar

Kamis, 19 Oktober 2017 06:39 WIB

Ratusan warga pesisir pantai Jakarta melakukan aksi demo di depan gedung Balaikota DKI Jakarta, 17 Oktober 2017. Dalam aksinya warga menuntut janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menghentikan proyek reklamasi Jakarta. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas sejumlah hal, antara lain proyek reklamasi Teluk Jakarta. “Dalam satu atau dua hari ini Pak Jokowi berencana memanggil kami,” ujar Sandiaga saat ditemui seusai kunjungan ke Sekolah Dasar Negeri 07 Cawang, Jakarta, Rabu, 18 Oktober 2017.

Menurut Sandiaga, rencana pertemuan tersebut disampaikan seusai pelantikan mereka di Istana Negara, Senin, 16 Oktober 2017. Sandiaga mengatakan isu yang akan dibahas bukan hanya seputar reklamasi. “Yang jelas, Pak Jokowi habis lantik kami sedang persiapkan ketemu karena banyak isu yang ingin kami bicarakan," ujarnya.

Baca: Stop Reklamasi Teluk Jakarta, Pengamat: PR Besar Anies-Sandi

Ketika ditanya apakah sikapnya bakal tetap menolak reklamasi, Sandiaga hanya mengatakan akan mengkaji masalah tersebut. Ia dan Anies masih membutuhkan waktu lantaran baru saja dilantik. "Kami tahu tuntutan masyarakat. Kami tahu tugas kami adalah menghentikan reklamasi. Jadi, sabar, akan kami kaji dengan baik dan tidak tergesa-gesa,” katanya.

Ihwal kabar pertemuannya dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan untuk membahas reklamasi, Sandiaga tak menampik. Namun dalam pertemuan itu belum ada kajian tentang lapangan pekerjaan yang akan diciptakan di atas pulau buatan. "Saya tanya satu hal saja, belum ada jawaban yang pasti. Soal lapangan kerja, berapa yang diciptakan di sana," ujar Sandiaga.

Advertising
Advertising

Sikap serupa ditunjukkan Anies, yang hingga kemarin masih enggan berkomentar tentang reklamasi, termasuk peringatan Luhut dua hari lalu. Kemarin, Luhut kembali menyatakan bahwa Anies, sekalipun telah menjadi Gubernur Jakarta, tak bisa membatalkan reklamasi. “Tidak ada alasan untuk tidak diteruskan,” kata Luhut di Kantor Staf Presiden, Rabu, 18 Oktober 2017.

Anies tetap tak mau memberi pernyataan dan hanya mengatakan baru akan bersikap seusai rapat paripurna istimewa dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI. "Kami tuntaskan dulu dengan Dewan, baru kami melangkah,” ujar Anies. Dia menyatakan siap jika dipanggil oleh Presiden.

Selain menghadapi peringatan dari Luhut, Anies dan Sandiaga didesak segera menegaskan sikap oleh sejumlah kalangan yang langsung menagih janji kampanye mereka pada hari pelantikan. Anies dan Sandi pernah berjanji menolak reklamasi dan akan menghentikan proyek yang dianggap hanya menguntungkan segelintir orang tersebut.

Baca juga: Luhut: Tak Ada Alasan Menghentikan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pertemuan antara pemerintah DKI dan Presiden diperlukan. Tapi, kata dia, hingga kemarin belum ada permintaan resmi baik dari Presiden Joko Widodo maupun dari pemerintah DKI. "Kalau memang ada permintaan, tentu segara diadakan sesuai arahan Presiden," ujar Pramono di Istana Bogor.

Pramono menambahkan, pertemuan itu bukan hanya membahas reklamasi Teluk Jakarta, tapi juga hal lain yang berkaitan dengan proyek-proyek bersama pemerintah pusat dan daerah. Hal itu, kata dia, bertujuan memastikan proyek berjalan lancar walau pemerintah DKI Jakarta berganti pemimpin. "Segala hal yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah pasti dibahas.”
ISTMAN MP | LARISSA HUDA | VINDRY FLORENTIN

Berita terkait

Kata Ahok soal Namanya Muncul di Bursa Pilgub DKI Jakarta

3 jam lalu

Kata Ahok soal Namanya Muncul di Bursa Pilgub DKI Jakarta

Politikus PDIP menyebut empat nama yang berpotensi maju di cagub DKI Jakarta. Ada nama Ahok.

Baca Selengkapnya

Presidential Club Bentukan Prabowo Bisa Buka Peluang Jokowi Cawe-cawe di Pemerintahan Mendatang?

4 jam lalu

Presidential Club Bentukan Prabowo Bisa Buka Peluang Jokowi Cawe-cawe di Pemerintahan Mendatang?

Adapun rencana membentuk Presidential Club diungkap oleh juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

4 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Pemilik Sepatu Bata hingga Jokowi Minta Timbal Balik Ekonomi

5 jam lalu

Terkini Bisnis: Pemilik Sepatu Bata hingga Jokowi Minta Timbal Balik Ekonomi

Siapa pemilik merek sepatu Bata yang pabriknya tutup di Purwakarta?

Baca Selengkapnya

Habiburokhman Sebut Ide Prabowo Bikin Presidential Club Sudah Sejak 2014

5 jam lalu

Habiburokhman Sebut Ide Prabowo Bikin Presidential Club Sudah Sejak 2014

Prabowo disebut memiliki keinginan untuk secara rutin bertemu dengan para presiden sebelum dia.

Baca Selengkapnya

Jokowi Beri Dua Catatan di Rapat Evaluasi Mudik Lebaran 2024

5 jam lalu

Jokowi Beri Dua Catatan di Rapat Evaluasi Mudik Lebaran 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan 242 juta masyarakat melakukan perjalanan mudik lebaran tahun ini.

Baca Selengkapnya

Dahnil Anzar Yakin Prabowo Bisa Cairkan Komunikasi Jokowi-Megawati-SBY

5 jam lalu

Dahnil Anzar Yakin Prabowo Bisa Cairkan Komunikasi Jokowi-Megawati-SBY

Dahnil menilai Prabowo punya kemampuan untuk menghubungkan mereka.

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Gibran Kompak Bilang Begini soal Wacana Presidential Club Usulan Prabowo

6 jam lalu

Jokowi dan Gibran Kompak Bilang Begini soal Wacana Presidential Club Usulan Prabowo

Wacana presidential club yang sebelumnya disampaikan Juru Bicara Prabowo mendapat respond dari Jokowi dan Gibran.

Baca Selengkapnya

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

6 jam lalu

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

Jokowi menyebut pemerintah baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis per tahun. Sementara pemerintah membutuhkan 29 ribu dokter spesialis.

Baca Selengkapnya

Jokowi: Harus Ada Timbal Balik Ekonomi dari Program Pemerintah

9 jam lalu

Jokowi: Harus Ada Timbal Balik Ekonomi dari Program Pemerintah

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 sesuai dengan program pembangunan yang telah direncanakan

Baca Selengkapnya