TEMPO.CO, Jakarta - Keikutsertaan Partai Golkar dalam Panitia Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut menjadi salah satu biang melorotnya elektabilitas partai. Begitu pula Ketua Umum Golkar Setya Novanto yang terjerat kasus korupsi e-KTP, turut menghancurkan kredibilitas partai berlambang pohon beringin itu.

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Partai Golkar, Yorrys Raweyai, mengatakan partainya harus segera keluar dari Panitia Angket. “Setelah menunjuk pelaksana tugas ketua umum, kami akan tarik langsung dari Panitia Angket KPK,” kata Yorrys di Hotel Menara Peninsula, Jumat, 29 September 2017.

Dalam Panitia Angket KPK yang dibentuk pada 28 April lalu, Golkar memasukkan lima wakilnya. Mereka adalah Bambang Soesatyo, Adies Kadir, Mukhamad Misbakhun, John Kennedy Azis, serta Agun Gunandjar Sudarsa sebagai ketua. Dalam sidang paripurna pada Selasa lalu, pimpinan DPR mengetuk palu memperpanjang masa kerja Panitia Angket setelah pembacaan laporan. “Kami akan terus bekerja sampai KPK hadir,” kata Agun, yang terus menunggu kedatangan KPK dalam rapat Panitia Angket.

Baca: Tersangka Kasus E-KTP Diduga Beri Duit ke Setya Novanto

Golkar saat ini sedang membicarakan dorongan dari beberapa politikusnya agar menunjuk pelaksana tugas ketua umum. Partai Golkar bakal mengambil keputusan pada Senin pekan ini dalam rapat pleno. Yorrys menyebut kader Golkar sekaligus Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bakal menjadi pelaksana tugas.

Menurut Yorrys, elektabilitas partainya juga hancur akibat kasus pribadi Setya Novanto dalam perkara korupsi e-KTP. Yorrys menyebut tidak ada toleransi terhadap korupsi apabila ingin membenahi partai.

Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan elektabilitas partainya tengah berada pada lampu kuning. Pada 2014, kata dia, perolehan suara Partai Golkar sebesar 14 persen. Namun, dia menyebut, saat ini sudah menurun pada kisaran 10-12 persen. “Partai di ambang yang sangat mengkhawatirkan,” tuturnya.

Baca: Jusuf Kalla Sarankan Setya Novanto Mundur dari Ketua Golkar

Senada dengan Yorrys, Nurdin mengatakan elektabilitas partainya anjlok lantaran terlibat dalam Panitia Angket KPK. Kini dia berupaya menggenjot elektabilitas partai dengan menginstruksikan terobosan di semua jajaran.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha menyatakan elektabilitas partai dipengaruhi banyak faktor. Menurut dia, keluarnya Golkar dari Panitia Angket menjadi modal awal yang baik. Hanta mengatakan persoalan utama yang menyelimuti Golkar saat ini adalah sejumlah pengurusnya tersangkut korupsi.

Menurut Hanta, Golkar bisa saja memompa elektabilitasnya dengan keluar dari Panitia Angket, tapi juga diikuti upaya-upaya masif lain. “Golkar harus melakukan langkah konkret, konsisten mengawal agenda antikorupsi, misalnya.”

BUDIARTI UTAMI PUTRI