Upaya KPK Mencegah Korupsi atas Lelang Gula Rafinasi

Reporter

Ghoida Rahmah

Editor

Elik Susanto

Selasa, 26 September 2017 07:04 WIB

Petani tebu dari berbagai daerah di Indonesia menaburkan gula import saat aksi demo didepan istana negara, 28 Agustus 2017. Petani tersebut menuntut harga gula yang merosot tajam rata-rata Rp 9.000-9.500/kg, jauh dibandingkan tahun 2016 yang rata-rata Rp

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pemerintah dan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Forum Lintas Asosiasi Industri Pengguna Gula Rafinasi. Ketua Apindo Bidang Kebijakan Publik, Danang Girindrawardana, mengatakan KPK hendak menyusun rekomendasi mengenai aturan lelang gula tersebut. ”Agar jangan sampai berujung pada kasus korupsi,” ucap Danang kepada Tempo, Senin, 25 September 2017.

Danang mengungkapkan, salah satu poin yang dipersoalkan KPK adalah penunjukan PT Pasar Komoditas Jakarta sebagai penyelenggara lelang. ”Deputi KPK bertanya, apakah pemerintah tidak bisa menyelenggarakan lelang gula rafinasi sendiri, mengingat beberapa lelang dilakukan oleh negara dan berjalan dengan baik?” tutur Danang.

Menurut Danang, selain mempertanyakan penunjukan pihak ketiga, KPK menyoalkan kebijakan baru Kementerian Perdagangan yang mengatur tata niaga gula rafinasi melalui skema lelang. ”KPK berpandangan regulasi ini menimbulkan polemik.”

Baca: Alasan Menteri Darmin Nasution Menunda Lelang Gula Rafinasi

Adapun pelaku industri berpendapat penunjukan Pasar Komoditas tidak transparan dan bisa membebani produsen makanan-minuman selaku pengguna gula rafinasi. Sebab, kata Danang, perusahaan ini memungut biaya lelang yang diperkirakan mencapai Rp 310 milar per tahun.

Ketua Forum Lintas Asosiasi Industri Pengguna Gula Rafinasi, Dwiatmoko Setiono, mengatakan KPK akan memanggil Pasar Komoditas, asosiasi industri kecil, serta PT Pos Indonesia (Persero) yang akan digandeng sebagai perusahaan ekspedisi. Langkah tersebut, kata dia, diambil KPK untuk menelisik proses pembuatan kebijakan demi terwujudnya transparansi.

Pertemuan yang berlangsung selama dua jam itu dihadiri oleh Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, serta Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Bachrul Chairi. Tapi, hingga berita ini diturunkan, keduanya belum memberikan keterangan ihwal isi pertemuan tersebut.

Baca: Jejak Artha Graha di Perusahaan Pengendali Gula Rafinasi

Saat ditemui secara terpisah, Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, memastikan penundaan lelang gula rafinasi. Penundaan itu, kata dia, sudah disetujui oleh seluruh pihak yang berkepentingan. ”Menteri Perdagangan sudah meneken penundaan pemberlakuan lelang. Tinggal diumumkan saja, mungkin setelah dia pulang dari India, Rabu atau Kamis mendatang,” ujar Darmin di kantornya, kemarin. Sedangkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita tidak menjawab pertanyaan Tempo mengenai hal ini.

Ihwal penunjukan Pasar Komoditas selaku pelaksana lelang, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, Dharmayugo Hermansyah, mengatakan sudah melaksanakan lelang untuk memilih pihak ketiga pada akhir Maret lalu. Dalam lelang itu, kata dia, ada tujuh perusahaan. “Enam swasta dan satu badan usaha milik negara di bidang pos dan logistik," ujar Dharmayugo kepada Tempo. Tapi, pada tahap selanjutnya, hanya empat perusahaan swasta yang berminat maju.

Menteri Enggartiasto juga mengatakan penetapan Pasar Komoditas--perusahaan yang terafiliasi dengan Grup Artha Graha--telah melalui lelang terbuka dan sesuai dengan aturan, termasuk lelang gula rafinasi. "Siapa pun boleh ikut asalkan sesuai dengan persyaratan."

PUTRI ADITYOWATI | ANDI IBNU

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

5 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

17 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

17 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

20 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

20 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

21 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

23 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

1 hari lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

1 hari lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya