TEMPO Interaktif, Jakarta: akil Presiden Jusuf Kalla mendesak PT Sarana Harapan Indopangan harus bertanggung jawab atas gagalnya panen petani Desa Grabag, Purworejo, Jawa Tengah. Sebab, petani rugi karena menanam padi unggulan Super Toy HL-2 tapi belum disertifikasi. "Perusahaan itu harus bertanggung jawab," katanya dalam jumpa pers di Kantor Wakil Presiden, Jumat (5/9).

Kasus ini bermula dari kekecewaan petani Grabag dengan membakar tanaman padi karena gagal panen. Mereka dijanjikan padi Super Toy yang sekali tanam bisa dipanen tiga kali, ternyata pada saat panen kedua tak beisi alias kopong. Petani Grabag menuntut ganti rugi Rp 22,6 miliar kepada PT Sarana Harapan Indopangan. Pada April lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono datang ke Grabag untuk ikut merayakan panen raya pertama.

Menurut Kalla, tidak ada aturan soal kegagalan uji coba padi itu. Namun, semua bibit padi yang diberikan ke petani harus memiliki sertifikat dari pemerintah. "Ini baru uji coba, mungkin oleh
masyarakat sudah dianggap lolos sertifikasi. Sehingga mereka tanam," Kalla menduga.

Padi unggulan yang disuplai PT Sarana Harapan Indopangan diluncurkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu dijanjikan mampu menghasilkan 15ton gabah per hektare. Untuk padi biasa varietas IR-64 hanya menghasilkan 6-7 ton gabah per hektare. Ratusan warga Grabag yang tergabung dalam 54 kelompok tani pun berlomba menanam padi jenis ini. Toral areal yang ditanami mencapai 103 hektare.

Direktur PT Sarana Harapan Indopangan, Iswahyudi, menolak bertanggung jawab. Sebab, setelah panen raya pertama antara perusahaannya dengan petani sudah putus hubungan. "Kami tidak membina lagi dan tidak ada kerja sama lanjutan," katanya.

Perusahaan ini merupakan kelompok PT Sarana Harapan Indo Grup, yang komisarisnya Heru Lelono, Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut juru bicara Kepresidenan, Andi Mallarangeng, Presiden sudah minta kepada Heru agar menjelaskan persoalan padi itu langsung kepada petani.

Kurniasih Budi