Joko Widodo dan Basuki T. Purnama (Ahok). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Hitung cepat versi Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan pasangan Jokowi-Ahok memimpin dengan 53,75 persen. Menyalip pasangan inkumben Fauzi Bowo-dan Nachrowi Ramli dengan 46,25 persen.
Hasil yang tak beda jauh juga ditunjukkan dari Lembaga Survei di Indonesia. Suara dari pasangan nomor urut tiga itu memimpin dengan posisi 53, 77 persen. Adapun pasangan nomor urut satu mengantongi presentasi 46,23 persen.
Terakhir dari Indobarometer, suara calon yang disokong PDI-Perjuangan ini menguasai 54,3 persen. Perolehan itu mengagalkan ambisi inkumben Fauzi Bowo yang hanya meraup 45,7 persen suara.
Meski memudahkan para pendukung untuk melihat perjuangan para kandidat, ternyata hitung cepat ini dianggap menyalahi aturan. Indonesia Media Watch mengadukan dua stasiun televisi yang dianggap melanggar aturan jadwal penayangan hitung cepat (quick count) ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Mereka mengadukan Metro TV dan TVone karena menggaungkan hitung cepat dimulai pukul 11.30 WIB. Padahal Komisi Penyiaran Indonesia Daerah menyarankan hitung cepat dimulai pukul 13.00 WIB. Hasil pantauan Tempo, hitung cepat memang diawali pada pukul 1 siang. Tapi acaranya yang diisi bincang-bincang sudah dimulai sejam sebelumnya.
Rata-rata selisih perolehan suara Foke dan Jokowi sebesar 9,4 persen. Angka inilah serupa dengan angka pemilih mengambang yang ditulis sebagai headline utama Koran Temp0, Kamis, 20 September 2012. "Swing voter bisa menyumbang suara tambahan hingga 40 persen," ujar peneliti senior Lembaga Survei Indonesia Burhanudin Muhtadi.
Belum ada analisa dan jawaban resmi tentang kemenangan sementara pria asal Solo ini. Tapi kini seluruh pendukung Jokowi yang memeriahkan Jakarta dengan baju kotak-kotak, siap berpesta dan tentunya menagih janji-janji kampanye.
Perdebatan perilaku pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI 2017 kali ini sangat menarik. Tulisan Eep Saefulloh Fatah di kolom majalah Tempo edisi 12 Maret 2017 menggelitik karena menafikan dua teori utama dalam melihat pemilih DKI. Pemilih rasional sering terlalu disederhanakan sebagai pemilih yang menggunakan akal sehat dan diterjemahkan dalam pilkada ketika pemilih melihat kinerja sebagai basis pilihan. Politik aliran lebih melihat sekat-sekat kelompok, khususnya agama, sebagai salah satu penentu bagi pemilih di Indonesia.
Perdebatan perilaku pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI 2017 kali ini sangat menarik. Tulisan Eep Saefulloh Fatah di kolom majalah Tempo edisi 12 Maret 2017 menggelitik karena menafikan dua teori utama dalam melihat pemilih DKI. Pemilih rasional sering terlalu disederhanakan sebagai pemilih yang menggunakan akal sehat dan diterjemahkan dalam pilkada ketika pemilih melihat kinerja sebagai basis pilihan. Politik aliran lebih melihat sekat-sekat kelompok, khususnya agama, sebagai salah satu penentu bagi pemilih di Indonesia.
Namun pengalaman pada beberapa pemilihan di tempat lain membuktikan upaya untuk mengatasi stigma negatif terhadap petahana ini tidak mudah dilakukan. Sejumlah kasus menunjukkan bahwa petahana yang elektabilitasnya melorot sulit mengalami recovery untuk tetap berada di atas para pesaingnya.
Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Saldi Isra, menilai mundurnya Prijanto sebagai sinyal bahwa posisi wakil kepala daerah sebaiknya dihapuskan.
