TEMPO.CO, Jakarta - Sikap Dewan Perwakilan Rakyat menolak anggaran gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi terkesan mengada-ada. Bahkan, menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), sikap itu merupakan siasat untuk mengerdilkan peran lembaga antirasuah tersebut. ”Ini upaya kembali menggerogoti KPK,” kata koordinator Fitra, Uchok Sky Khadafi, saat dihubungi Tempo, Senin, 25 Juni 2012 kemarin.
DPR dinilai sudah berkali-kali berupaya mengecilkan peran KPK. Misalnya, Uchok mengatakan, adanya upaya DPR menghapus wewenang penindakan dan penuntutan dengan mengusung revisi Undang-Undang KPK. Kerja penyadapan KPK juga diusulkan diperketat. Bahkan, kata dia, ”Terwacana rencana penghapusan KPK.” (Baca: Marzuki Bantah DPR Jegal Pembangunan Gedung KPK)
KPK membutuhkan gedung baru karena gedung yang berlokasi di kawasan Kuningan, Jakarta, itu tak lagi memadai. Selain faktor kapasitas, gedung itu sudah berusia 31 tahun. Namun anggaran gedung baru KPK tak kunjung disetujui Dewan. Padahal anggarannya sudah masuk alokasi 2012. Pada tahun ini, KPK mendapat pagu anggaran Rp 225,7 miliar—di dalamnya ada dana Rp 70 miliar untuk gedung KPK. Tapi anggaran itu diblokir Komisi Hukum DPR dan diberi tanda bintang. (Baca: KPK Berharap DPR Kabulkan Anggaran Gedung Baru )
Ahli hukum tata negara, Saldi Isra, mengatakan tindakan DPR tidak logis. Guru besar Universitas Andalas ini menilai, alasan KPK meminta gedung baru untuk menambah personel seharusnya direspons positif oleh DPR. ”Sebab, penambahan personel akan meningkatkan kinerja KPK dalam memberantas korupsi,” dia berujar, Senin, 25 Juni 2012.
Hingga Senin malam, Komisi Hukum DPR masih membahas anggaran bersama KPK. Ketua Komisi Hukum DPR I Gde Pasek Suardika mengakui sikap Komisi Hukum belum tegas soal gedung baru KPK. ”Wajar kalau ada perbedaan pendapat di DPR,” katanya di kompleks parlemen. (Baca:
DPR Tahan Anggaran Gedung KPK Dua Kali )
Di antara sejumlah fraksi di DPR, ada yang mendukung dan ada yang menolak. Misalnya, Fraksi Partai Demokrat menyatakan mendukung. ”Bodoh kalau tidak mendukung,” kata Ketua Demokrat Ruhut Sitompul. Sebaliknya, Fraksi PDI Perjuangan memandang gedung baru KPK belum perlu. ”Lebih mendesak untuk gedung Badan Nasional Penanggulangan Terorisme karena status gedung mereka tidak aman dan harus relokasi," kata Eva Kusuma Sundari, anggota DPR dari PDI Perjuangan.
RUSMAN PARAQBUEQ | SUBKHAN | SUKMA
Berita Terkait:
DPR Tahan Anggaran Gedung KPK Dua Kali
Pedagang Kaki Lima Sumbang Biaya Gedung Baru KPK
Soal Gedung Baru KPK, Sikap Fraksi Masih Terpecah
Dahlan Sumbang 6 Bulan Gajinya untuk Gedung KPK
Marzuki Bantah DPR Jegal Pembangunan Gedung KPK
KPK Berharap DPR Kabulkan Anggaran Gedung Baru
KPK Kaji Mekanisme Sumbangan untuk Gedung Baru
Berita terkait
BW Anggap Pembangkangan KPK ke Ombudsman Hal yang Tak Patut
6 Agustus 2021
KPK menolak menjalankan tindakan korektif yang diberikan Ombudsman perihal alih status pegawai.
Baca SelengkapnyaDeputi Pencegahan Bantah Lakukan Pelanggaran Kode Etik KPK
4 Mei 2019
Dia mengatakan tak pernah diperiksa oleh Direktorat Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK.
Baca SelengkapnyaCatatan 19 Dugaan Pelanggaran Kode Etik Internal KPK versi ICW
18 Oktober 2018
ICW merilis data mengenai 19 dugaan pelanggaran kode etik di internal KPK dalam rentang 2010-2018.
Baca SelengkapnyaTanggapi Data ICW, KPK: Sebagian Besar Sudah Ditindaklanjuti
18 Oktober 2018
ICW merilis data 19 dugaan pelanggaran kode etik di internal KPK dalam rentang 2010-2018.
Baca SelengkapnyaICW Sebut Ada 19 Pelanggaran Kode Etik di Internal KPK
17 Oktober 2018
ICW menyebut ada 19 pelanggaran kode etik di internal KPK para periode 2010-2018.
Baca SelengkapnyaTito Karnavian: Aris Budiman Tanpa Cacat dan Berintegritas
25 Oktober 2017
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, selama di Polri, Dirdik KPK Aris Budiman tanpa cacat dan berintegritas.
Baca SelengkapnyaKajian Internal Soal Aris Budiman Sudah di Meja Pimpinan KPK
6 September 2017
Hasil telaah pengawas internal terhadap Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman sudah berada di tangan pimpinan KPK.
Baca SelengkapnyaKomisi Hukum Nilai Laporan Aris Budiman Belum Tentu Ada Pidana
3 September 2017
Nasir berpendapat bahwa laporan Aris Budiman terhadap Novel tidak akan menganggu hubungan antara kepolisian dengan KPK.
Baca SelengkapnyaPengawas Internal KPK Mulai Bekerja Periksa Kasus Aris Budiman
3 September 2017
Pemeriksaan ini berkaitan dengan kedatangan Aris Budiman ke rapat panitia khusus hak angket DPR RI.
Baca SelengkapnyaPengamat Nilai Aris Serang KPK Untuk Tutupi Perkaranya
3 September 2017
Laporan Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman terhadap Novel Baswedan dinilai tidak tepat.
Baca Selengkapnya