TEMPO.CO, Jakarta - Hubungan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan dengan Dewan Perwakilan Rakyat kembali memanas. Sebabnya, Dahlan tak menghadiri rapat kerja dengan anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 24 Oktober 2012.
Bukan kali pertama Dahlan absen rapat. Pada Senin, 22 Oktober 2012, dia juga tidak mendatangi gedung DPR.
Padahal anggota Dewan ingin meminta penjelasan Dahlan soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan: adanya inefisiensi di PT PLN (Persero) sebesar Rp 37,6 triliun. Kala itu, 2009-2011, Dahlan menjadi Direktur Utama PT PLN.
Menurut anggota Komisi Energi DPR, Alimin Abdullah, Dahlan tidak menghargai parlemen. “Dia sudah dua kali mangkir dalam rapat kerja,” kata Alimin.
Ketidakhadiran Dahlan juga membuat kesal Wakil Ketua Komisi Energi DPR Effendi Simbolon. Kata Effendi, DPR bakal memanggil paksa Dahlan bila sampai alpa tiga kali.
Kritik tak cuma datang dari Komisi Energi. Tapi muncul juga di Komisi VI DPR yang membidangi BUMN. Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima menyatakan Dahlan belum menunjukkan kinerja cemerlang sebagai Menteri BUMN.
"Sampai sekarang kami tak mengerti apa maunya Dahlan,” kata Aria.
Dalam hasil audit BPK, tertera bila inefisiensi disebabkan tidak tersedianya bahan bakar primer, berupa pasokan gas, untuk menyalakan pembangkit listrik. Kata Ketua BPK Hadi Poernomo, kerugian PT PLN (Persero) itu terlihat di hasil audit terhadap hulu listrik 2010.
Kata Direktur Manajemen Bisnis dan Risiko PT PLN (Persero), Murtaqi Syamsudin, PLN memang tak bisa mengontrol pasokan gas. Sebab suplai gas dipengaruhi tata niaga, ketersediaan, kebijakan pemerintah, infrastruktur, dan regulasi lainnya.
"Bila pemborosan hanya dialamatkan pada kami, itu tidak proporsional," katanya.
Ketika wartawan bertanya soal alasannya mangkir rapat, Dahlan berdalih sedang sibuk. "Saya kooperatif. Pasti datanglah (rapat)," kata dia.
Dahlan sendiri menyatakan terpaksa absen pada rapat Senin karena harus menemani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Yogyakarta dan Balikpapan, Kalimantan Timur. Sedangkan pada Rabu malam, pergi ke Jambi mengunjungi perkebunan sawit dan peternakan sapi di PT Perkebunan Nusantara VI.
“Rencana kunjungan ini sudah dibuat jauh-jauh hari,” ujarnya.
SYAIFUL BAKHORI | BERNADETTE CHRISTINA | ANGGA SUKMA | GUSTIDHA BUDIARTIE | DEWI RINA | ANANDA PUTRI | CORNILA DESYANA
Berita lain:
Mau Ketemu Presiden, Dahlan Ganti Baju
Dahlan Dipameri Alat Pengolah Limbah
Dahlan Iskan: Hutama Karya Akan Jadi Operator Tol
Dahlan: Kunci Pintu Toilet pun Dikorupsi
Dahlan Akan Periksa Kerugian Pertamina Versi BPK
Berita terkait
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
1 hari lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
1 hari lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaDPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
1 hari lalu
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
2 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
3 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
4 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
4 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
4 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
5 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
5 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca Selengkapnya