TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan, siap menguak praktik pemerasan perusahaan BUMN oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Namun Dahlan tidak memastikan kapan ia bakal blak-blakan. Alasannya, ia masih menunggu panggilan DPR. Sebelum itu, ia enggan membeberkan BUMN mana saja yang diperas dan siapa pemerasnya.
“Tergantung DPR, kapan (DPR) meminta saya membeberkan itu (pemerasan perusahaan BUMN - red),” kata Dahlan, Senin, 29 Oktober 2012. “Pada saat ini bola tidak berada di tangan saya, tapi ada pada mereka (DPR).”
Kesediaan Dahlan buka mulut ini dinyatakan setelah Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengeluarkan surat edaran Nomor 542, 28 September 2012. Surat itu berisi arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak ada praktik kongkalikong soal anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan suratnya ditujukan ke kementerian, jajaran kabinet, dan pemerintah daerah.
Usai surat beredar, Dahlan melapor ke Dipo melalui short message service (SMS). Kata Dahlan, masih ada anggota DPR yang meminta "jatah" ke petinggi BUMN. “Tapi saya kira pemerintah tidak menyebut nama oknum,” kata Dipo, Kamis, 25 Oktober 2012. “Kalau soal menyebut nama, lebih baik di proses penegakan hukum."
Menurut mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara, Muhammad Said Didu, menyatakan ada tiga perusahaan BUMN paling rawan menjadi sapi perah. Sebab ketiga badan usaha itu mengelola dana paling besar. "Pertamina, PLN, dan Asuransi. Tiga perusahaan itu paling rawan," kata Said, Ahad, 28 Oktober 2012.
Di Pertamina, ada lima titik rawan permainan pemeras BUMN: masalah jual-beli minyak, transportasi, perbaikan, sludge kilang, dan kerjasama. Untuk proyek itu, Pertamina mengelola uang Rp 1,5 triliun hingga Rp 2 triliun per hari.
Sementara itu, titik pemerasan PLN terjadi di sektor pengadaan pembangkit; pembelian BBM, batubara, gas; kontrak dengan swasta; dan pemeliharaan. Untuk ktiga sector ini, PLN mengelola dana sekitar Rp 1 triliun per hari.
Di perusahaan asuransi, pemerahan biasa dialami oleh jasa keuangan atau asuransi terkait penempatan dana dan reasuransi. Kata Said, masalah premi dalam asuransi merupakan titik terrawan. “Ada biaya broker 30 persen, biasanya tempat mainnya di sana," katanya.
Lalu ada juga kerawanan pada proses belanja anggaran dan pengadaan barang jasa di BUMN. Dua sektor yang dianggap Said paling rawan akan kongkalikong.
Selama menjabat sebagai Sekretaris Menteri, Said kerap mendapatkan informasi tentang adanya permintaan 'jatah' dari Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, dia selalu menolak permintaan tersebut. "Tawaran selalu ada, tapi saya selalu jawab sambil bercanda, apakah siap masuk penjara?" katanya.
Menurut Said, pernyataan Dahlan Iskan terkait larangan pemberian 'upeti' kepada DPR, merupakan upaya untuk melindungi BUMN dari intervensi dari pihak manapun. "Sebenarnya intervensi yang paling kuat bukan dari DPR, tapi dari sekitar kekuasaan untuk menempatkan orangnya di Direksi Komisaris," katanya. (Baca: Titik Rawan 3 BUMN Jadi ''Sapi Perah'' ala Said Didu)
ANGGA SUKMA WIJAYA | PRIHANDOKO | CORNILA DESYANA
Berita Terkait
Dahlan Siap Blakblakan Soal ''Sapi Perah'' BUMN
Ketua Komisi BUMN DPR: Tak Benar Ada Pelicin
9 Modus Upeti ke DPR
Dahlan Akan Buka Oknum DPR Peminta Jatah ke BUMN
Marzuki: Lanjutkan Isu Dahlan dan Upeti DPR di PLN
BUMN ''Sapi Perah'', Dahlan Mendadak Dipanggil SBY
