TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan bakal menyerahkan daftar nama orang yang ia sebut “pemeras” Badan Usaha Milik Negara ke Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat. Rencananya, data itu ia berikan pada Senin pekan depan, 5 November 2012.
Kata dia, daftar itu akan ia serahkan sendiri ke BK DPR. Hal ini dia lakukan sebagai responsnya terhadap surat undangan dari BK DPR. "Senin, saya penuhi undangan BK DPR dan saya akan bawa daftar namanya," kata Dahlan Iskan, Jumat, 2 November 2012.
Sebelumnya, sempat beredar sejumlah inisial nama anggota DPR RI yang disebut sebagai pemeras BUMN. Dahlan enggan menyebutkan ataupun membenarkan nama inisial yang sempat beredar dalam satu pekan terakhir. Lihat: SMS Inisial Anggota DPR ''Tukang Peras''.
Dahlan justru membantah merilis daftar itu. "Saya tidak pernah membuka nama-nama itu pada siapa pun," ujar Dahlan Iskan. “Siapa saja orangnya, baru akan saya sampaikan nanti pada forum yang resmi.” (Baca selengkapnya: Dahlan Serahkan Daftar Pemeras BUMN Senin).
Mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara ini bersedia buka mulut setelah Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengeluarkan surat edaran Nomor 542, 28 September 2012. Surat itu berisi arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak ada praktik kongkalikong soal anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan suratnya ditujukan ke kementerian, jajaran kabinet, dan pemerintah daerah.
Usai surat beredar, Dahlan melapor ke Dipo melalui pesan pendek (SMS). Kata Dahlan, masih ada anggota DPR yang meminta "jatah" ke petinggi BUMN. “Tapi saya kira pemerintah tidak menyebut nama oknum,” kata Dipo, Kamis, 25 Oktober 2012. “Kalau soal menyebut nama, lebih baik di proses penegakan hukum."
Pernyataan serupa juga keluar dari anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman. Menurut dia, tidak bijak bila Dahlan menyebut adanya anggota DPR yang meminta jatah ke perusahaan BUMN. Ia pun menyarankan agar Dahlan tidak perlu menunggu untuk dipanggil DPR.
"Kalau memang ada bukti kuat, himpun direksi BUMN, dan sampaikan saja sebagai tanggung jawab terhadap pemberantasan korupsi," kata Hayono.
Tak hanya itu. Hayono juga menyarankan Dahlan segera melaporkan pengetahuannya itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Bila tidak, artinya Dahlan cuma melempar bola panas saja.
"Kita tahu Pak Dahlan ingin memberantas korupsi di BUMN, dan jangan sampai menjadi sasaran pemerasan. Tetapi juga harus dengan cara yang benar," katanya.
Mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara, Muhammad Said Didu, menyatakan ada tiga perusahaan BUMN paling rawan menjadi sapi perah. Sebab ketiga badan usaha itu mengelola dana paling besar. "Pertamina, PLN, dan Asuransi. Tiga perusahaan itu paling rawan," kata Said, Ahad, 28 Oktober 2012.
Di Pertamina, ada lima titik rawan permainan pemeras BUMN: masalah jual-beli minyak, transportasi, perbaikan, sludge kilang, dan kerja sama. Untuk proyek itu, Pertamina mengelola uang Rp 1,5 triliun hingga Rp 2 triliun per hari.
Sementara itu, titik pemerasan PLN terjadi di sektor pengadaan pembangkit; pembelian BBM, batubara, gas; kontrak dengan swasta; dan pemeliharaan. Untuk ketiga sektor ini, PLN mengelola dana sekitar Rp 1 triliun per hari.
Di perusahaan asuransi, pemerahan biasa dialami oleh jasa keuangan atau asuransi terkait penempatan dana dan reasuransi. Kata Said, masalah premi dalam asuransi merupakan titik terawan. “Ada biaya broker 30 persen, biasanya tempat mainnya di sana," katanya.
Lalu ada juga kerawanan pada proses belanja anggaran dan pengadaan barang jasa di BUMN. Dua sektor yang dianggap Said paling rawan akan kongkalikong.
Selama menjabat sebagai Sekretaris Menteri, Said kerap mendapatkan informasi tentang adanya permintaan ''jatah'' dari Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, dia selalu menolak permintaan tersebut. "Tawaran selalu ada, tapi saya selalu jawab sambil bercanda, apakah siap masuk penjara?" katanya.
Menurut Said, pernyataan Dahlan Iskan terkait larangan pemberian ''upeti'' kepada DPR, merupakan upaya untuk melindungi BUMN dari intervensi dari pihak manapun. "Sebenarnya intervensi yang paling kuat bukan dari DPR, tapi dari sekitar kekuasaan untuk menempatkan orangnya di Direksi Komisaris," katanya. (Baca: Titik Rawan 3 BUMN Jadi ''Sapi Perah'' ala Said Didu)
Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Alie, merasa tersinggung dengan pernyataan Dahlan mengenai adanya anggota DPR yang memeras Kementerian BUMN. "Kalau menyebut oknum tidak apa-apa, tetapi ini kan disebutnya anggota. Harus hati-hati kalimatnya," ujar Marzuki, Kamis, 25 Oktober 2012.
Ia meminta Dahlan untuk membuktikan pernyataannya tersebut. "Kalau ada anggota DPR yang minta, laporkan dong. Jangan seperti itu. Akhirnya, hubungan menjadi tidak baik."
PARLIZA HENDRAWAN | SATWIKA MOVEMENTI | ANGGA SUKMA WIJAYA | PRIHANDOKO | CORNILA DESYANA
Berita lain:
Dahlan: Saya Ikhlas Masuk Penjara
Dahlan Iskan Bicara Soal Inefisiensi PLN
Dipo: Dahlan Tak Perlu Ungkap DPR Minta Jatah
Ancaman Pemanggilan DPR, Ini Respons Dahlan Iskan
Dipanggil DPR, Dahlan Mau Ditanyai Soal PLN
