TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan bakal bertandang ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 4 November 2012. Dahlan datang untuk memenuhi panggilan Badan Kehormatan DPR terkait dugaan adanya politikus pemalak perusahaan BUMN.

”Besok Senin, jadi ke DPR,” kata Dahlan, Ahad, 4 November 2012, melalui pesan singkat kepada Tempo.

Di pesan itu, Dahlan menolak memerinci hal yang bakal dia ungkap ke BK DPR, termasuk nama politikus. Dia terkesan santai saat menjawab pertanyaan Tempo. ”He-he-he…, besok ya. Malam ini lagi baca novel baru,” ujarnya.

Soal bukti yang akan dibawa, Dahlan juga emoh membahasnya. Dia malah berkelakar, “Kalau boleh, bawa Anda! He-he-he… Yang jelas, saya bawa nyawa saya!"

Menurut Ketua Badan Kehormatan M. Prakosa, dalam pemanggilan itu, lembaga penegak etik Dewan bakal meminta keterangan Dahlan ihwal adanya kongkalikong pembahasan anggaran di DPR. Yang sebelumnya Dahlan katakan perusahaan pelat merah kerap diperas.

Dalam pertemuan tertutup itu, kata Prakosa, Badan kehormatan bakal meminta Dahlan menyebutkan nama, modus, dan bukti adanya praktek permintaan upeti oleh anggota DPR. “Tapi nama yang disebutkan tidak langsung diungkap ke publik, kami selidiki dulu,” kata Prakosa.

Prakosa juga menegaskan Badan Kehormatan bakal mencopot anggota Dewan yang terbukti memeras pejabat BUMN. “Tapi harus ada bukti yang kuat.”

Dahlan sendiri siap mempertanggungjawabkan omongannya. Menurutnya, permintaan upeti itu biasa dilakukan anggota DPR lewat telepon, pesan singkat, atau mengajak bertemu. Kepada anggota Dewan, Dahlan berencana nama anggota DPR yang menjadi pemeras. ”Jika mereka meminta saya menyebutkan.”

Bekas Menteri BUMN Sofyan Jalil mengatakan inisiatif transaksi tidak selalu dari DPR. Kadang, direktur BUMN juga menawarkan komitmen atau mengiming-imingi. “BUMN berkepentingan supaya dana segera cair, sementara anggota DPR menginginkan fee. (Jadi) bisa dua arah.”

Berdasarkan penelusuran Majalah Tempo edisi pekan ini, 5-11 November 2012, seorang direktur BUMN mengaku diuber-uber seorang anggota Komisi Keuangan dan Perbankan. Pak Wakil Rakyat ini meminta fee atas cairnya dana penyertaan modal negara (PMN). Dalam pertemuan di sebuah kafe, sang direktur menyatakan tidak berani membelokkan penggunaan uang negara. “Eh, si anggota DPR malah ngajari,” kata dia.

Anggota parlemen itu memberi saran untuk memanfaatkan vendor. Hingga pertemuan berakhir, tak ada kesepakatan apa pun. Tapi si anggota Dewan terus mengejar. Menjelang berangkat ke Tanah Suci, bulan lalu, ia masih gencar meneleponnya. “Di Mekah pun masih menelepon terus,” kata sumber Tempo itu.

Pengalaman serupa dialami mantan Direktur Utama PT Jamsostek Hotbonar Sinaga. Dia masih ingat saat diminta seorang anggota Dewan sedikitnya Rp 2 miliar. “Katanya untuk mengamankan Dirut,” kata dia.

Perusahaan jaminan sosial tenaga kerja pelat merah itu ditekan gara-gara investasi di Bank Persyarikatan Indonesia--kini Bank Syariah Bukopin--dinilai merugikan negara. Ihwalnya, pemilikan saham Jamsostek di bank itu merosot dari 20 persen menjadi 9,3 persen.

Hotbonar menjelaskan, penurunan terjadi karena perusahaan memutuskan tidak menyetor modal tambahan. Akibatnya, saham terdilusi. “Kejaksaan bahkan memanggil saya tiga kali. Tapi memang tidak ada kerugian investasi di situ.” Akhirnya ia menolak permintaan itu.

MARTHA THERTINA | ANTARA | ANANDA PUTRI | SUNDARI | SUKMA | WURAGIL | CORNILA DESYANA

Berita lain:
Marzuki Alie Tersinggung oleh Dahlan Iskan
Izin DPR untuk IPO BUMN Tumpang Tindih
Dahlan Iskan: Ada Sekitar 10 Nama di DPR
Dahlan Iskan: Ada Sekitar 10 ''Pemeras'' BUMN
DPR Ragu Dahlan Serahkan Daftar ''Pemeras'' BUMN