TEMPO.CO, Jakarta - Puncak musim hujan mulai mengganggu Jakarta. Kepala Badan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta Arfan Arkilie menyebutkan sebanyak 13 kelurahan telah terendam banjir. “Seluruhnya 2.755 kepala keluarga menjadi korban,” katanya Kamis, 22 November 2012.
Genangan air itu menyebabkan kemacetan di ruas-ruas jalan makin parah. Padahal, tanpa hujan pun, lalu lintas Jakarta biasa tersendat. “Kalau hujan, kami biasanya menambah dua kompi lagi anggota di lapangan, dan mereka bisa bertahan hingga jam 12 malam,” kata Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Wahyono kepada Tempo kemarin.
Pengamat tata kota serta transportasi, Yayat Supriyatna, menilai Jokowi hingga lima minggu kepemimpinannya masih lebih banyak blusukan (mendatangi langsung) di lapangan. Ia meminta Jokowi fokus kalau ingin memecahkan masalah kemacetan di Jakarta. “Prioritaskan. Dengan begitu, kunci masalah bisa dipahami,” katanya.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku mengatasi banjir dan kemacetan di Jakarta sangat sulit. “Dewa saja belum tentu bisa," ujarnya, Senin lalu, yang diulanginya lagi kemarin di Balai Kota.
Menanggapi pernyataan Jokowi, Direktur Rujak Center for Urban Studies Marco Kusumawijaya mengatakan penanganan kemacetan dan banjir di Ibu Kota tak bisa ditawar-tawar. “Ini bukan soal pilihan realistis atau tidak dikerjakan dalam waktu dekat, tapi harus,” kata dia.
Rencana transportasi massal yang sudah digadang-gadang bisa dinikmati warga ibu kota pun berubah. Pemerintah mengubah dua koridor menjadi tiga koridor, kini rute utama dinyatakan akan diprioritaskan untuk rute keberangkatan dari Bekasi dan Cibubur. "Kami lebih kejar dua daerah itu karena cukup padat," kata Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta kemarin.
Menurut Basuki, rencana pembangunan monorel dari Bekasi dan Cibubur itu akan disambungkan untuk mengantisipasi padatnya penumpang. Namun dia tidak menjawab berapa besar potensi penumpang monorel dari kedua daerah itu. "Yang pasti, rutenya berubah," kata dia.
Basuki mengatakan, rencana pembangunan monorel itu masih dalam kajian perusahaan BUMN. Mereka adalah PT Adhi Karya, PT Telkom, PT Lembaga Elektronika Komunikasi (LEN), serta PT Kereta Api Indonesia. Basuki berharap pembangunan monorel sudah akan dimulai tahun depan dan beroperasi pada 2015.
Sebelumnya, Gubernur Joko Widodo menyatakan pembangunan monorel akan segera dimulai. Proyek senilai Rp 12 triliun itu nantinya akan menggunakan dana dari pemerintah pusat dan provinsi sebesar 30 persen, sisanya dari pinjaman. Tarifnya sudah ditaksir Rp 10 ribu untuk sekali jalan.
Kepastian rencana pembangunan monorel itu bertolak belakang dengan nasib mass rapid transit (MRT). Kepada para wartawan, Jokowi menyatakan belum juga bisa memutuskan karena belum mendapat kepastian ihwal pengembalian investasi dari proyek senilai Rp 15 triliun untuk koridor awalnya itu.
Dia menuding PT MRT Jakarta tidak kunjung menjelaskan secara gamblang. "Ini pekerjaan sampai 51 tahun mendatang, lalu saya harus memutuskan sesuatu yang tidak jelas. Ini bagaimana," katanya kemarin.
DIMAS SIREGAR | SUTJI DECILYA | ISTMAN MP | ANGGRITA DESYANI | TRI ARTINING PUTRI | ATMI PERTIWI | ADITYA BUDIMAN | WURAGIL
Berita lain:
Jokowi dan Julukan Gubernur Taksi
Jokowi: Produk Ekonomi Kreatif Butuh Etalase
Bakal Ada 100 Kampung Ala Jokowi di Jakarta
Dijuluki Mahadewa oleh Jaya Suprana, Jokowi Nyengir
3 Tempat Pelestarian Budaya Betawi
Berita terkait
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati
9 jam lalu
Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.
Baca SelengkapnyaPengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem
9 jam lalu
Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.
Baca SelengkapnyaJokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti
11 jam lalu
Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,
Baca SelengkapnyaMembedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru
15 jam lalu
Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.
Baca SelengkapnyaRelawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres
16 jam lalu
Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.
Baca SelengkapnyaRespons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo
18 jam lalu
Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?
19 jam lalu
Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
19 jam lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPrabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik
20 jam lalu
Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
20 jam lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca Selengkapnya