TEMPO.CO, Jakarta -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan bakal menetapkan status hukum Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum Jumat 8 Februari 2013 ini. Kabar ini santer beredar di kalangan jurnalis sejak kemarin.

Bahkan sumber Tempo di markas KPK di Kuningan menegaskan status Anas sudah diputuskan sebagai tersangka kasus suap proyek Gedung Olahraga di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor. Surat perintah penyidikan kasus tersebut telah terbit. "Sudah dinyatakan bahwa yang bersangkutan tersangka," ujar sumber tersebut, Kamis malam 7 Februari 21013.

Tapi informasi ini segera dibantah juru bicara KPK, Johan Budi S.P. Ia menegaskan informasi tersebut tidak benar. "Informasi tersebut belum ada dan tidak benar," ujarnya.

Kamis kemarin, KPK memang memeriksa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Informasi soal keterlibatan Anas dalam sejumlah kasus korupsi memang pertama kali muncul dari Nazaruddin. Dialah yang menyatakan ada aliran dana Rp 100 miliar ke Kongres Demokrat untuk pemenangan Anas menjadi ketua partai. Duit itu berasal dari proyek pembangunan kompleks olahraga Hambalang.

Dikabarkan, setelah pemeriksaan Nazar, penyidik dan pimpinan KPK melakukan gelar perkara. Dari pengkajian atas sejumlah bukti hukum yang sudah ada di tangan komisi, akhirnya diputuskanlah status hukum Anas.

Dalam sejumlah kesempatan, Anas berulangkali membantah tuduhan Nazaruddin. Anas bahkan mengaku siap digantung di Monas jika tuduhan itu terbukti. "Jika ada satu rupiah saja Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas," katanya Maret 2012 lalu.

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam sejumlah kesempata juga menyampaikan harapannya agar KPK segera mengumumkan status hukum politikusnya, termasuk Anas Urbaningrum, oleh KPK. Alasannya, sikap Partai Demokrat tersandra oleh kasus hukum tersebut.

SBY pun bakal mengumpulkan seluruh anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, termasuk Ketua Umum Anas Urbaningrum, Jumat, 8 Februari 2013 sore. Pertemuan itu akan membahas strategi penyelamatan Partai Demokrat yang pamornya terus merosot belakangan ini.

Rencana rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat ini diumumkan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Syarief Hasan, di Cikeas, Kamis, 7 Februari 2013, malam. Rencana ini bertepatan dengan kabar yang berembus mengenai penetapan status hukum Anas oleh KPK.

"Ketua Dewan Pembina sudah memiliki opsi-opsi bagaimana untuk menata kembali Partai Demokrat ini dan juga bagaimana agar melakukan suatu manajemen organisasi yang bisa mengkonsolidasi semua kader Partai Demokrat," kata Syarief.

Adapun sembilan anggota Majelis Tinggi Demokrat yang akan dikumpulkan SBY adalah Ketua Majelis Tinggi (SBY sendiri), Wakil Ketua Majelis Tinggi (Anas Urbaningrum), dua orang Wakil Ketua Umum (Johnny Allen Marbun dan Max Sopacua), Sekretaris Jenderal (Edhie Baskoro alias Ibas), Wakil Ketua Dewan Pembina (Marzuki Alie), Sekretaris Dewan Pembina (Jero Wacik), Sekretaris Dewan Kehormatan (T.B. Silalahi), dan Direktur Eksekutif (Toto Riyanto).

Pertemuan Majelis Tinggi, kata Syarief, akan membahas solusi yang ditawarkan SBY untuk permasalahan yang dialami Partai Demokrat. Keputusan Majelis Tinggi mengenai solusi itu akan diumumkan di kediaman SBY di Puri Cikeas Indah, Bogor, Jumat malam, 8 Februari 2013.

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengaku sudah menemukan penyelesaian untuk menuntaskan kisruh yang belakangan ini melanda partai yang ia dirikan. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syariefuddin Hasan di Cikeas, Jakarta Timur kemarinmengatakan, ia dan tiga menteri dipanggil untuk melaporkan situasi partai selama Yudhoyono melawat ke luar negeri. Syarief melanjutkan, sebagai Ketua Majelis Tinggi Yudhoyono ingin menata kembali Partai Demokrat agar memiliki etika politik yang santun, bersih, cerdas, yang dijalankan secara konsisten oleh semua kader.

Tadi malam, Yudhoyono mengumpulkan pentolan Demokrat di kediaman pribadinya di Cikeas, Jakarta Timur. Pertemuan itu dihadiri empat menteri dari Demokrat, yakni Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syariefuddin Hasan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo.

Pernyataan Yudhoyono tersebut muncul menanggapi ribut-ribut sejumlah pentolan Demokrat yang meminta dia turun langsung menyelamatkan citra partai. Pangkal persoalannya hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting yang menyebutkan tingkat keterpilihan partai pemenang Pemilihan Umum 2009 itu hanya tersisa 8,3 persen.

Sekretaris Dewan Pembina Partai Jero Wacik menuding penyebab anjloknya suara Demokrat terkait dengan sejumlah kader yang terkait kasus korupsi. Jero tanpa sungkan menuduh salah satu aktor di balik keterpurukan Demokrat adalah keterlibatan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum dalam kasus korupsi proyek Hambalang.

Jero mengatakan, tidak ada upaya menjatuhkan seseorang di tengah kisruh yang dialami Demokrat. Partainya saat ini tengah berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Ia membantah berupaya menggeser Anas dari pucuk pimpinan partai. "Enggak ada. Saya enggak pengin gusur Anas. Anas juga enggak pengin gusur saya," ujarnya.

TRI SUHARMAN | PRIHANDOKO | RUSMAN PARAQBUEQ | BOBBY CHANDRA | CORNILA DESYANA