TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa, 19 Maret 2013, menggeledah ruang kerja Ketua Fraksi sekaligus Bendahara Umum Golkar, Setya Novanto, dan ruang kerja anggota Komisi Olahraga dari partai beringin, Kahar Muzakir. Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengatakan penggeledahan itu bertujuan mencari dokumen terkait dengan Gubernur Riau Rusli Zainal—juga dari Golkar—yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana PON Riau 2012.

“Penggeledahan ini dilakukan karena diduga ada jejak-jejak di sana. Misalnya, di sana pernah ada pertemuan,” kata Johan di kantornya. Seusai penggeledahan selama hampir tujuh jam itu, para penyidik membawa empat dus dari ruang kerja Kahar. Johan belum mau memastikan keterlibatan Setya dan Kahar. Tapi dia mengatakan tak tertutup kemungkinan Setya dan Kahar diperiksa lagi oleh penyidik lembaganya.

Bekas Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Riau, Lukman Abbas—divonis 5 tahun 6 bulan dalam kasus ini—membeberkan keterlibatan Setya dan Kahar dalam persidangan pada Agustus tahun lalu. Menurut Lukman, dalam pertemuan di ruangan Setya sekitar Februari 2012, Rusli meminta bantuan politikus Senayan agar menambah anggaran pembangunan stadion utama senilai Rp 290 miliar.

Diki Aldianto, pegawai PT Adhi Karya yang menjadi rekanan proyek PON, juga pernah mengakui guyuran duit untuk politikus Senayan yang diserahkan kepada Kahar Muzakir.

Setya dan Kahar belum bisa dimintai keterangan. Setya pergi melalui tangga darurat setelah kantornya disatroni penyidik. Telepon selulernya tak aktif. Begitu juga Kahar. Ajudannya, yang menerima panggilan telepon, mengatakan bosnya sedang tak berada di tempat. Setelah itu telepon selulernya tak aktif.

Namun Kahar pernah mengaku dua kali bertemu dengan Lukman di ruang kerjanya, tapi ia mengatakan tak bisa membantu Lukman. Dalam beberapa kesempatan, Rusli juga membantah terlibat dalam kasus tersebut.

Pengacara Golkar, Rudy Alfonso, mengatakan Setya dan Kahar tak terlibat dalam kasus korupsi PON. “Seribu persen saya pastikan tak ada.” Menurut dia, pertemuan dengan Rusli dan Lukman di DPR hanya membicarakan agenda Golkar.

IRA GUSLINA SUFA | RUSMAN PARAQBUEQ | FEBRIANA FIRDAUS | PRAM

Inilah Pertemuan yang Menjerat Politikus Golkar

Bekas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau Lukman Abbas, yang divonis 5,5 tahun dalam kasus korupsi dana PON Riau, 13 Maret 2013, mengungkapkan, aliran dana haram ke sejumlah politikus Senayan untuk memuluskan dana tambahan pembangunan venue PON dari APBN. Pemberian “si gondrong”—sebutan untuk uang dolar—dirundingkan dalam beberapa pertemuan.

Pertemuan 1
Waktu: Awal Februari 2012
Lokasi: Ruang Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto di Senayan
Peserta: Gubernur Riau Rusli Zainal, Lukman Abbas dan stafnya, Setya Novanto, Kahar Muzakir, serta sejumlah anggota DPR dari Golkar.
Agenda: Rusli meminta tolong agar Fraksi Golkar membantu memuluskan permintaan tambahan dana PON dari APBN senilai Rp 290 miliar. Kemudian, Setya meminta Lukman berhubungan dengan Kahar.
Namun menurut Setya, Rusli dan Lukman datang ke kantornya mendadak. “Hanya sepuluh menit, dan tidak membahas soal PON,” katanya

Pertemuan 2
Waktu: Pertengahan Februari 2012
Lokasi: Ruangan Kahar di Gedung DPR Senayan
Peserta: Lukman dan Kahar
Agenda: Kahar meminta Lukman menyiapkan duit US$ 1,7 juta dalam bentuk “gondrong” (sandi uang dolar Amerika) untuk dibagikan kepada anggota DPR guna memuluskan dana PON. Dalam permintaan itu, Kahar meminta Lukman segera memberikan setengah dari jumlah itu.
Kahar dengan tegas membantah pernyataan Lukman.

Pertemuan 3
Waktu: 24 Februari 2012
Lokasi: Lantai dasar gedung DPR
Peserta: Lukman dan stafnya, Asisten Kahar Muzakir yang bernama Wihaji alias Acin
Agenda: Penyerahan dana US$ 850 ribu (setara Rp 9 miliar) untuk anggota DPR melalui Acin.
Kahar menyatakan, tidak pernah memiliki staf bernama Acin.

Anton A