TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat, Ian P. Siagian, menyatakan penetapan kuota impor bawang putih hanya menyuburkan rente dan kartel serta menguntungkan segelintir importir. “Bayangkan, harga bawang putih dari Cina sekitar Rp 11 juta per ton, di Indonesia mereka jual Rp 50 juta per ton,” ujarnya kepada Tempo kemarin.
“Ini bisa triliunan (rupiah) untungnya,” ujar Ian. Soalnya, biaya pengiriman produk hortikultura sekitar 25 persen dari harga beli. Jadi, hingga bawang tiba di pelabuhan di Indonesia, biaya total yang dikeluarkan Rp 14 juta per ton. “Dengan menghitung ongkos pengapalan, untungnya masih empat kali lipat.”
Pada saat harga bawang melonjak hingga Rp 70 ribu per kilogram, kata Ian, para importir untung lebih banyak. Importir menjual ke distributor seharga Rp 60 ribu per kilogram atau Rp 60 juta per ton. Dengan asumsi setiap importir mendapat kuota seribu ton, keuntungan yang diraup sekitar Rp 46 miliar. Padahal, konsumsi bawang putih sebulan rata-rata 32 ribu ton. Artinya, ketika harga bawang putih mencapai Rp 70 ribu per kilogram selama tiga pekan terakhir, keuntungan yang diraup importir sekitar Rp 1 triliun.
Ian juga mencontohkan potensi keuntungan dari 564 kontainer bawang putih yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak dan Belawan milik 11 importir. Total bawang dalam kontainer itu, ujar dia, ekuivalen dengan 15.792 ton. Modal pengadaan bawang tersebut diperkirakan Rp 173,71 miliar. Sedangkan para importir, kata Ian, menjual ke pasar senilai Rp 947,52 miliar. “Itu baru menghitung bawang sudah sampai, sementara impornya kan masih jalan terus.”
Ian menyatakan, Peraturan Menteri Perdagangan dan Peraturan Menteri Pertanian Tahun 2012 tentang kuota produk hortikultura menjadi penyebab kekisruhan harga bawang di Indonesia. Buktinya, sebelum aturan kuota diterapkan, harga bawang cenderung stabil. “Sistem kuota hanya menciptakan rente,” ujarnya.
Menteri Pertanian Suswono mengatakan peraturan soal impor produk hortikultura akan direvisi sehubungan dengan gejolak harga belakangan ini. "Kami (bersama Kementerian Perdagangan) sepakat agar aturan ini bisa satu atap," ujarnya.
Suswono juga mengatakan akan menelusuri penyebab naiknya harga cabai pekan ini. Setelah bawang putih, harga cabai pekan ini ikut melonjak hingga 100 persen. Semula harganya Rp 20 ribu per kilogram, tapi kini menjadi Rp 40 ribu per kilogram.
"Kami akan cek lagi, sedang off (kosong) sehingga suplai kurang atau memang ada permainan pedagang," kata Menteri Suswono kepada wartawan seusai acara penyampaian SPT oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan para menteri di Kementerian Keuangan, Jakarta kemarin.
Menurut Suswono, melonjaknya harga cabai tak bisa serta-merta dituduhkan kepada oknum tertentu. "Kekurangan suplai atau memang permainan pedagang. Hal-hal seperti ini mungkin saja terjadi," kata dia. “Itu harus benar-benar dikaji.”
Suswono mengatakan kementerian mengapresiasi penyelidikan yang tengah digelar Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). "KPPU saat ini kan juga sedang berusaha mengkaji apa benar terjadi permainan dari rekan-rekan pedagang atau murni kekosongan pasokan," ujarnya.
Di beberapa daerah harga cabai melonjak. Selasa lalu, di Balikpapan, Kalimantan Timur, misalnya, harga cabai naik berlipat, dari Rp 20 ribu menjadi Rp 100 ribu per kilogram. Di Batu, Jawa Timur, kemarin, harga cabai juga naik, dari Rp 30 ribu menjadi Rp 40 ribu per kilogram.
Kenaikan harga cabai diperkirakan karena rendahnya produksi cabai saat musim hujan. “Saat musim hujan memang rentan, cabai cepat busuk," kata Kepala Pasar Batu, Supriyanto. Belum lagi serangan hama yang menyebabkan gagal panen.
Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, menilai kenaikan harga cabai merah yang saat ini mencapai 100 persen disebabkan oleh faktor cuaca. Ada beberapa sentra penghasil yang mengalami gagal panen.
"Hortikultura itu musiman, produksinya sangat fluktuatif. Saya menduga ini karena faktor cuaca dan terjadinya gagal panen di beberapa sentra," kata Khudori kemarin.
Kenaikan harga juga disebabkan oleh adanya aturan larangan impor 13 produk hortikultura selama Januari-Juni. Larangan itu diberlakukan karena pada periode tersebut terjadi panen dan pasokan melimpah. "Satu dari 13 produk yang dilarang itu cabai," tutur Khudori.
Dia meminta pemerintah menjamin pasokan cabai agar harga tidak melambung kian tinggi. "Karena tidak ada instrumen stabilisasi, jalur pasokan dari daerah yang tidak gagal panen ke sentra konsumen harus aman."
Khudori juga mengingatkan pemerintah untuk segera merumuskan instrumen stabilisasi harga untuk beberapa produk hortikultura, termasuk bawang dan cabai. Instrumen stabilisasi tersebut penting untuk menekan harga agar tidak mengerek inflasi dan mengurangi praktek kartel.
Selain itu, instrumen stabilisasi akan mengatur cadangan saat terjadi lonjakan, serta aturan ekspor dan impor untuk menentukan kapan impor dibuka atau ditutup. "Namun harus ada fasilitas gudang yang memungkinkan produk hortikultura bisa disimpan dalam waktu enam bulan.”
TIM TEMPO
