Sejumlah narapidana mengikuti ujian nasional kesetaraan tingkat SMA di lembaga Pemasyarakatan Pemuda, kota Tangerang, Banten, (15/4). Sebanyak 18 pemuda mengikuti ujian kesetaraan dengan dikawal petugas lapas serta tim pengawas dari dinas pendidikan. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta-–Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh akan membentuk tim investigasi untuk menelusuri proses tender penggandaan dan distribusi soal ujian nasional tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. “Tim ini akan dipimpin Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Haryono Umar,” kata Nuh di kantornya Senin 15 April 2013.
Haryono adalah bekas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Tim ini juga dibentuk atas permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Penggandaan dan distribusi bahan ujian nasional di 11 provinsi mengalami masalah. Pemenang proyek itu, PT Ghalia Indonesia Printing, tak bisa memenuhi tenggat, sehingga pelaksanaan ujian nasional di wilayah Indonesia tengah itu terpaksa diundur. Semula ujian nasional dijadwalkan digelar mulai kemarin. Karena terjadi masalah ini, pelaksanaan tes itu diundur menjadi Kamis depan.
“Saya minta tim investigasi mempelajari tender dari awal,” kata Nuh. Ia juga siap pasang badan atas kisruh ini. “Kendati masalah ada di percetakan, saya siap bertanggung jawab,” katanya.
Menurut Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Uchok Sky Khadafi, tender ujian nasional itu sebenarnya sudah terlihat bermasalah sejak awal dan terindikasi korupsi. Misalnya, kata Uchok, PT Ghalia sebenarnya telah diketahui tidak kompeten. “Pemenang lelang seperti sudah ditentukan,” katanya.
Anggota Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat, Dedi Suwendi Gumelar, juga mencium adanya aroma kecurangan dalam tender bahan ujian nasional itu. Karena itu, kata dia, dalam waktu dekat Komisi Pendidikan akan memanggil Menteri Nuh untuk menjelaskan masalah ini. “Presiden juga harus mengevaluasi menteri ini,” katanya.
Direktur Utama PT Ghalia, Hamzah Lukman, mengakui perusahaannya belum berpengalaman dalam menggarap bahan ujian nasional untuk 11 provinsi. Hamzah mengatakan pihaknya kesulitan melakukan pekerjaan ini. “Jumlah naskahnya memang lebih banyak dan bervariasi,” ujarnya.
