TEMPO.CO, Jakarta -Tiga menteri kabinet asal Partai Keadilan Sejahtera absen dalam dua acara yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketiganya, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, dan Menteri Pertanian Suswono, memilih menghadiri rapat dewan pimpinan tingkat pusat partai mereka di Lembang, Bandung, Jawa Barat.
Saat menerima laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Presiden Yudhoyono meminta kementerian dan lembaga yang beberapa kali terkait dengan penyimpangan penggunaan uang negara bertindak aktif mengatasi hal itu. ”Kalau sudah diingatkan beberapa kali, harusnya direspons,” katanya. Presiden sempat menyindir dengan berujar, ”Jangan sampai yang salah dua orang, yang dimarahi semua. Mungkin yang salah malah enggak ada di ruangan ini, sedang ke mana gitu...”
Namun Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan ketiganya telah meminta izin kepada Presiden Yudhoyono. ”Para menteri asal PKS meminta izin untuk memberikan penjelasan soal kebijakan Anggaran Perubahan 2013 ke Dewan Pimpinan PKS di Lembang,” kata Djoko di Istana Kepresidenan, kemarin. Dia mengatakan telah menerima tembusan surat izin menteri asal PKS ini.
Juru bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, memastikan ketiga menteri asal PKS itu sudah menyampaikan permohonan izin kepada Yudhoyono karena tak mengikuti dua kegiatan istana, yakni laporan keuangan pemerintah pusat dari BPK dan sidang kabinet.
Untuk kesekian kalinya, Partai Keadilan Sejahtera tak ikut rapat Yudhoyono. Dua hari lalu, PKS tak ikut rapat bersama partai koalisi untuk membahas kenaikan harga bahan bakar minyak.
Jazuli Juwaini, anggota Dewan Syuro PKS, mengatakan pertemuan di Bandung membahas sikap terkait dengan kenaikan harga BBM dan sikap koalisi. Menurut Jazuli, rapat pengurus pusat ini akan dilanjutkan dengan rapat dewan pimpinan pusat partai. ”Agendanya banyak,” kata dia, di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.
Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah mengklaim bahwa partainya telah menerima utusan dari Istana terkait dengan pemberhentian PKS sebagai anggota koalisi. ”Katanya Presiden SBY akan menulis surat secara resmi terkait dengan pemberitahuan ini,” kata dia.
Rapat majelis syuro, kata dia, sedianya menindaklanjuti surat pemberitahuan ini. Namun, karena surat tak kunjung diterima, rapat akhirnya dibatalkan.
| WAYAN AGUS PURNOMO | PRIHANDOKO | PERSIANA GALIH | SNL
