TEMPO.CO, Jakarta-Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mensomasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tiga kementerian, dan beberapa pemerintah daerah karena dianggap lamban menangani kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. “Titik api sudah ada sejak April, tapi pemerintah baru turun bulan Juni,” kata Manajer Penanganan Bencana Walhi Mukri Friatna, Selasa, 26 Juni 2013, kemarin.
Organisasi pegiat lingkungan itu memberikan waktu tujuh hari untuk segera mengeluarkan kebijakan strategis guna melindungi warga dari gangguan asap. Kementerian itu meliputi Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Pertanian. Sedangkan pemerintah daerah terdiri atas Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, dan Kepala Kepolisian RI.
“Seharusnya kebakaran itu bisa diantisipasi sejak awal karena hutan gambut sepanjang Pantai Timur Sumatera rawan kebakaran,” kata Mukri sembari menambahkan, sedikitnya 19.862 penduduk Riau yang tersebar di 12 kabupaten atau kota terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA.
Menurut Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Riau Dewani, kondisi warga tersebut masih ISPA ringan. “Bukan ISPA Pneumonia (radang paru-paru),” ujarnya. Mereka merupakan pasien rawat jalan di seluruh rumah sakit dan sejumlah puskesmas.
Dewani merinci, sebanyak 8.123 penderita ISPA adalah anak di bawah umur 4 tahun. Sedangkan penderita lainnya, sebanyak 11.739 orang adalah warga Riau yang berumur 5 tahun ke atas. "Dampak kabut asap sangat besar terhadap kesehatan pernapasan," ujarnya.
Berdasarkan data di Kantor Dinas Kesehatan Riau, penderita ISPA akibat serangan asap menyebar di berbagai kabupaten atau kota. Penderita terbanyak berada di Kabupaten Rokan Hilir, yakni mencapai 2.290 orang.
Kepala Bidang Pengendalian Penyakit Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Riau Tengku Zul Efendi mengatakan, pencemaran udara di Riau dan sekitarnya menunjukkan angka tidak sehat. Indeks polusinya mencapai 350 poin.
Bahkan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau mengumumkan Indeks Standar Pencemaran Udara sudah mencapai 400 poin. Angka ini sudah masuk kategori hitam yang menunjukkan kategori sangat berbahaya bagi kesehatan. “Ribuan masker sudah dibagikan.”
Juru bicara Kementerian Kehutanan, Sumarto, mengatakan langsung menurunkan tim begitu titik api diketahui. “Namun penanganan ini tak membuahkan hasil lantaran sulitnya medan dan cepatnya api menjalar,” katanya.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan institusinya terus berupaya menanggulangi kebakaran hutan dan dampak asapnya. “Kami belum perlu bantuan pihak internasional,” ucapnya.
MUHAMAD RIZKI | RIYAN NOFITRA | IRA GUSLINA SUFA | SUNDARI
Berita terkait
Kilas Balik Hari Daur Ulang Sedunia
47 hari lalu
Hari Daur Ulang Sedunia ini juga meningkatkan kesadaran akan daur ulang sebagai sebuah ide dan konsep yang penting.
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Walhi Ingatkan Dampak Negatif Migrasi Penduduk ke IKN, Garuda Masuk InJourney Bulan Depan
58 hari lalu
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengingatkan potensi kerusakan lingkungan imbas migrasi penduduk ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca SelengkapnyaPrabowo-Gibran Menang, Walhi: Perlu Oposisi Kuat Demi Kebijakan Pro-Lingkungan
17 Februari 2024
Organisasi masyarakat sipil khawatir Prabowo-Gibran melanjutkan program Jokowi yang dinilai merusak lingkungan hidup.
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Faisal Basri Sebut Sri Mulyani Paling Siap Mundur dari Kabinet, KNKT Didesak Transparan Soal Kecelakaan Kereta
17 Januari 2024
Berita terpopuler hari ini mencakup Faisal Basri yang menyebut Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Jokowi.
Baca SelengkapnyaMedia Asing Soroti Kecaman WALHI ke PT Astra Agro Lestari
28 November 2023
PT Astra Agro Lestari dikritik oleh kelompok lingkungan hidup WALHI.
Baca SelengkapnyaMalaysia Batalkan RUU Polusi Asap Lintas Batas, Pilih Diplomasi dengan Indonesia
7 November 2023
Malaysia membatalkan rencana usulan rancangan undang-undang polusi asap lintas batas.
Baca SelengkapnyaCatatan Walhi Terhadap Proyek Rempang Eco City dan Bentrok di Seruyan
9 Oktober 2023
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia memberikan tanggapan kritis terhadap proyek Rempang Eco City dan konflik di Seruyan.
Baca SelengkapnyaPalangka Raya Perpanjang PJJ Dampak Kabut Asap, Bagaimana Nasib Siswa Ikuti ANBK?
9 Oktober 2023
Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), memperpanjang kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat kabut asap.
Baca SelengkapnyaGreenpeace Nilai Penegakan Hukum Karhutla Lemah: Sudah Divonis, Belum Bayar Denda
7 Oktober 2023
Dia mengatakan, ketiga negara saling terkait dalam penanggulangan karhutla tak hanya karena lokasinya berdekatan.
Baca SelengkapnyaGreenpeace Bantah Klaim Menteri KLHK Tak Ada Asap Karhutla Lintas Batas ke Malaysia
7 Oktober 2023
Asap karhutla, kata dia, sampai ke negara tetangga ketika karhutla sedang mencapai puncaknya.
Baca Selengkapnya