TEMPO.CO, Jakarta -Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menggelar audit khusus proyek pemeliharaan jalan di Pantai Utara Jawa. Anggota IV BPK, Ali Masykur Musa, menyatakan pemeriksaan diperlukan karena besarnya anggaran mencurigakan. “Anggaran perawatan sangat besar dan dipersiapkan setiap tahun,” katanya kepada Tempo Rabu, 17 Juli 2013.
Menurut Ali, audit proyek yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum ini ditargetkan selesai dalam beberapa bulan mendatang. Audit juga menyangkut alasan kenapa proyek dianggarkan setiap tahun. “Kami akan melihat apakah pengerjaannya sesuai atau tidak,” katanya.
Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013, dana perbaikan jalan di Pantura mencapai Rp 1,2 triliun. Dana ini untuk ruas sepanjang 1.300 kilometer.
Koordinator Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi, menilai perbaikan jalan itu sengaja dijadikan proyek abadi. Buktinya, selama empat tahun terakhir, dari total anggaran Rp 1,2 triliun, sebesar Rp 256 miliar digunakan untuk memperbaiki jalur yang sama dalam tiga tahun terakhir. Jalur tersebut berada di daerah Karawang hingga Losari, Cirebon.
Menurut dia, potensi penyimpangan bisa terjadi karena longgarnya pengawasan. Apalagi setiap tahun anggaran yang diajukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum selalu disetujui Dewan Perwakilan Rakyat tanpa dilakukan evaluasi. “DPR tak bersikap kritis, padahal seharusnya DPR melakukan evaluasi realisasi anggaran setiap tahun,” katanya kemarin.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto berdalih kerusakan jalan di Pantura Jawa disebabkan oleh muatan truk yang melebihi kapasitas. Seharusnya beban kendaraan yang melewati jalur tersebut tak boleh lebih dari 10 ton. “Faktanya, banyak yang di atas 10 ton, sehingga wajar bila jalan cepat rusak,” katanya kemarin.
Dia mengklaim tidak ada penyimpangan anggaran dalam perbaikan jalan. Agar tidak muncul perbaikan jalan setiap tahun, kata dia, Kementerian Pekerjaan Umum akan mengganti dengan konstruksi beton yang mampu bertahan hingga 10 tahun.
Djoko mempersilakan BPK memeriksa instansi yang dipimpinnya. “Itu memang tugas BPK,” katanya.
Wakil Ketua Komisi V DPR yang membidangi pekerjaan umum, Muhidin Mohammad Said, mengatakan akan meminta keterangan Menteri Djoko Kirmanto setelah masa reses. “Kami akan mengadakan rapat untuk melakukan evaluasi,” katanya kemarin.
Muhidin menegaskan, biaya perawatan jalan di jalur Pantura tetap harus dianggarkan. Sebabnya, “Jalur Pantura itu adalah jalan negara yang harus dirawat. Anggarannya harus ada,” katanya.
ANGGA SUKMA WIJAYA | PINGIT ARIA | EDI FAISOL | ANWAR SISWADI | DEWI RINA
Berita terkait
Jasa Marga Tutup Sementara Off Ramp Grogol Besok Malam, Simak Rekayasa Lalu Lintasnya
1 hari lalu
Pekerjaan rekonstruksi perkerasan di area Off Ramp Grogol KM 13+800 Ruas Tol Dalam Kota ini akan dilaksanakan pada Sabtu malam.
Baca SelengkapnyaBegini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong
4 hari lalu
Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.
Baca SelengkapnyaKoneksikan Akses ke PIK 2 dengan Jalan Pesisir Utara, Kabupaten Tangerang Gelontorkan Dana Rp 40 Miliar
38 hari lalu
Pada 2023, anggaran Rp 30 miliar telah digelontorkan untuk peningkatan kapasitas jalan penghubung wilayah Utara Kabupaten Tangerang dengan PIK 2.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK
39 hari lalu
Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.
Baca SelengkapnyaTerpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru
42 hari lalu
Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.
Baca SelengkapnyaTerkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022
43 hari lalu
KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaBPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya
43 hari lalu
Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,
Baca SelengkapnyaTerkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa
43 hari lalu
Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.
Baca SelengkapnyaPembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK
43 hari lalu
Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.
Baca SelengkapnyaPUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?
43 hari lalu
Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.
Baca Selengkapnya