TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Presiden Boediono dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersilang pendapat ihwal kebijakan mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC). Boediono menyatakan kebijakan itu tak akan dihentikan. Selama ini, kata dia, industri otomotif dalam negeri sudah menjadi tulang punggung industri nasional. Sedangkan Jokowi menilai kebijakan itu salah.

Menurut Wakil Presiden, program mobil murah tak ada kaitannya dengan masalah kemacetan yang terjadi di Jakarta. Kemacetan lalu lintas di Ibu Kota harus ditangani secara bersama antara pemerintah pusat dan daerah. “Tak perlu menghambat orang beli mobil, jangan tahan mereka membeli mobil,” ujarnya dalam pembukaan pameran otomotif di Jakarta, kemarin.

Solusi yang ditawarkan pemerintah, kata Boediono, bukan dengan pembatasan atau menghentikan program LCGC. Cara yang bisa dilakukan Jakarta untuk mengatasi kemacetan adalah dengan meningkatkan layanan transportasi publik dan menerapkan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar. “Bebani biaya jika masuk jalan-jalan di Jakarta,” ucapnya.

Adapun Jokowi berkukuh menolak program mobil murah yang diluncurkan pemerintah. "Mobil murah itu enggak bener, yang bener itu transportasi murah," ujarnya kemarin.

Meski mobil murah ditujukan untuk masyarakat seluruh Indonesia, kata Jokowi, penjualan terbanyak tetap terjadi di wilayah Jakarta. "Lihat saja nanti pelaksanaannya, siapa yang banyak beli? Di Jabodetabek apa di tempat-tempat lain?" ujarnya. Menurut dia, pemerintah seharusnya menyediakan sarana transportasi murah. “Bukan mobil murah, yang akan memperparah kemacetan.” (Selengkapnya baca di sini)

ALI NUR YASIN | ANANDA TERESIA | LINDA TRIANITA