TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta menyiapkan enam strategi untuk menangkal “guyuran” mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) yang mulai bulan depan bakal berjejalan di jalan Ibu Kota. Enam jurus itu adalah membangun moda transportasi umum mass rapid transit dan monorel, mendatangkan seribu bus besar dan sedang, menaikkan tarif parkir, menerapkan sistem pembatasan mobil berdasarkan pelat nomor genap-ganjil, serta jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
Sebagian dari enam skenario itu siap diterapkan. Sisanya dikebut dan memasuki tahap pembangunan. Stasiun pertama proyek MRT, misalnya, akan dibangun bulan depan di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Selatan. Proyek monorel, yang sempat mangkrak, juga akan segera digeber pada Oktober mendatang. (Lihat Infografis di hal A2)
Kemarin, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan proyek ERP bakal segera bergulir. Dia mengaku pemerintah DKI sedang mendekati beberapa badan usaha milik negara untuk berinvestasi pada proyek jalan berbayar ini. “Baru BRI dan Bank Mandiri yang tertarik,” kata Ahok–demikian Basuki biasa disapa.
Meski dua bank tersebut sudah memberi sinyal positif, Ahok mengatakan, pemerintah DKI masih memberi kesempatan bagi perusahaan lain untuk menanamkan modal pada proyek yang bakal memakan biaya sekitar Rp 2 triliun itu.
“Seperti kontes kecantikan, kami menimbang siapa yang bisa memberi fee lebih murah, teknologi lebih baik, dan tidak ada kecurangan,” ujar Ahok. Yang jelas, kata dia, sistem ERP tak boleh menggunakan dana APBD, seperti tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu, Ahok memastikan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sudah menyiapkan tata cara pelaksanaan lelang ERP dan aturan jalan berbayar non-tol di dalam kota.
Pengamat dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Darmaningtyas, menyarankan agar pemerintah ikut menanggung biaya investasi ERP. Selain pelaksanaannya menjadi lebih cepat, pemerintah bisa mendapat balik modal dalam tempo tiga-lima tahun. ”Dana pungutan dari ERP bisa masuk ke kas daerah untuk memperbaiki sistem transportasi umum,” ujarnya.
Ketua Komisi B DPRD Jakarta, Selamat Nurdin, mengaku DPRD Jakarta belum pernah diajak berbicara soal implementasi ERP. Meski begitu, dia setuju dengan kebijakan Gubernur Jakarta menangkal mobil murah di Ibu Kota. “Sudah benar itu,” ujarnya kemarin.
Selamat juga menyarankan agar Jokowi merumuskan aturan baru untuk membatasi peredaran mobil murah di Ibu Kota, semisal membuat peraturan daerah guna menaikkan pajak kendaraan bermotor. “Bisa juga menggandeng Tangerang, Depok, dan Bekasi agar sama-sama menolak mobil murah itu,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.
Jokowi sendiri sampai kemarin berkukuh menolak hadir dalam acara Indonesia International Motor Show (IIMS) 2013, yang memamerkan mobil-mobil murah yang ditentangnya. “Kalau transportasi massal sudah siap, mau mobil pribadi gratis juga tak masalah,” ujarnya.
LINDA TRIANITA | ANGGRITA DESYANI | RIZKI PUSPITA SARI | PRIBADI WICAKSONO
