KPK Usut Peran Atut

Reporter

Editor

Sabtu, 5 Oktober 2013 08:19 WIB

ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dalam kaitan dengan kasus dugaan suap kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. “Dia (Atut) adalah saksi penting dalam kasus dugaan suap terkait sengketa pilkada di Lebak,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di Jakarta kemarin.


KPK sudah mengajukan permintaan pencegahan ke luar negeri atas Atut Chosiyah. Komisi meminta Direktorat Jenderal Imigrasi mencegah politikus Partai Golkar itu selama enam bulan, berlaku sejak Kamis lalu.


Sumber Tempo di KPK menyebutkan, peran Atut diduga memerintahkan Chaeri Wardhana ”mengamankan” sengketa pilkada Bupati Lebak, Banten, di Mahkamah Konstitusi. ”Penyiapan duit Rp 1 miliar sepengetahuan Atut,” ujar sumber tersebut.


Chaeri Wardhana adalah adik Atut yang ditangkap KPK, Rabu lalu. Dia ditangkap bersama advokat Susi Tur Andayani, yang menangani perkara sengketa pemilihan Bupati Lebak. KPK menyita uang Rp 1 miliar yang diduga uang suap terkait dengan sengketa tersebut.


Pada hari penangkapan Chaeri Wardhana itu, Komisi juga menangkap Akil Mochtar di rumah dinasnya. Bersama dia, dicokok pula Chairun Nisa, anggota DPR, dan pengusaha Cornelis Nalau. KPK juga mencokok Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Hambit Bintih.


Advertising
Advertising

Pimpinan KPK belum bersedia memberi konfirmasi peran Atut. Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menegaskan, sejumlah informasi penting perlu ditanyakan kepada Atut. ”Setelah didalami informasi kepada sejumlah pihak, barulah akan diketahui perannya,” kata dia di Jakarta kemarin.


Begitu juga Ketua KPK Abraham Samad, menolak mengungkapkan keterangan yang bakal dikejar kepada Atut. ”Keterangannya diperlukan dalam kasus suap tersebut,” ujar Abraham.


Kemarin Atut belum bisa dimintai konfirmasi. Atut tidak terlihat hadir dalam acara Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-13 Banten. Padahal, biasanya, pada acara-acara besar, Atut dan keluarganya, yang rata-rata pejabat di Banten, selalu hadir.


Wakil Gubernur Banten Rano Karno mengatakan tidak mengetahui keberadaan Atut. Ia hanya mengatakan sempat berkomunikasi melalui BlackBerry Messenger. ”Ibu Gubernur memberi tahu bahwa kondisinya kurang sehat, sehingga saya yang mewakilinya,” kata Rano.


Berdasarkan catatan, sengketa pemilihan Bupati Lebak itu adalah yang kelima yang dialami klan Ratu Atut Chosiyah. Keluarga Atut Chosiyah memang menduduki sebagian jabatan kepala daerah di Provinsi Banten. Beberapa kemenangan itu sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi (lihat infografik).


| TRI SUHARMAN | ANTON A | WASIUL ULUM | SUKMA

Berita terkait

Isi Kuliah Umum di Binus, Ketua MK Beberkan Soal Pengujian Undang-undang hingga Peran Mahkamah

6 jam lalu

Isi Kuliah Umum di Binus, Ketua MK Beberkan Soal Pengujian Undang-undang hingga Peran Mahkamah

Dalam kuliah umum, Suhartoyo memberikan pembekalan mengenai berbagai aspek MK, termasuk proses beracara, persidangan pengujian undang-undang, kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa, dan manfaat putusan MK.

Baca Selengkapnya

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

1 hari lalu

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.

Baca Selengkapnya

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

1 hari lalu

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

Ahli Konstitusi UII Yogyakarta, Ni'matul Huda, menilai putusan MK mengenai sengketa pilpres dihasilkan dari pendekatan formal legalistik yang kaku.

Baca Selengkapnya

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

1 hari lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

1 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

2 hari lalu

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.

Baca Selengkapnya

Caleg NasDem Ikuti Sidang secara Daring, Hakim MK: di Tempat yang Layak, Tak Boleh Mobile

2 hari lalu

Caleg NasDem Ikuti Sidang secara Daring, Hakim MK: di Tempat yang Layak, Tak Boleh Mobile

Caleg Partai NasDem, Alfian Bara, mengikuti sidang MK secara daring tidak bisa ke Jakarta karena Bandara ditutup akibat erupsi Gunung Ruang

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg, Hakim Arief Hidayat Bingung Tanda Tangan Surya Paloh Beda

2 hari lalu

Sidang Sengketa Pileg, Hakim Arief Hidayat Bingung Tanda Tangan Surya Paloh Beda

Hakim MK Arief Hidayat menyinggung tanda tangan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang berbeda di suratarie kuasa dan KTP.

Baca Selengkapnya

Kelakar Saldi Isra di Sidang Sengketa Pileg: Kalau Semangatnya Begini, Timnas Gak Kalah 2-1

2 hari lalu

Kelakar Saldi Isra di Sidang Sengketa Pileg: Kalau Semangatnya Begini, Timnas Gak Kalah 2-1

Hakim MK, Saldi Isra, melemparkan guyonan mengenai kekalahan Timnas Indonesia U-23 dalam sidang sengketa pileg hari ini.

Baca Selengkapnya

Caleg Ini Minta Maaf Hadir Daring di Sidang MK Gara-gara Erupsi Gunung Ruang

2 hari lalu

Caleg Ini Minta Maaf Hadir Daring di Sidang MK Gara-gara Erupsi Gunung Ruang

Pemohon sengketa pileg hadir secara daring dalam sidang MK karena bandara di wilayahnya tutup imbas erupsi Gunung Ruang.

Baca Selengkapnya