TEMPO.CO, Jakarta-Terbukanya kasus penyadapan dinas intelijen Australia terhadap komunikasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan orang-orang dekatnya, memicu ketegangan politik. Publik Australia, termasuk mantan pejabat dan akademisi, berpendapat Perdana Menteri Tony Abbott seharusnya meminta maaf kepada Indonesia untuk menjaga hubungan baik kedua negara.
Dalam sebuah polling yang dilakukan media Australia, Sydney Morning Herald, mayoritas (63 persen) responden menginginkan pemerintah di Canberra memohon maaf kepada Indonesia. Hanya 38 persen dari 5.648 responden yang mengikuti polling itu hingga kemarin malam, mengatakan tidak harus minta maaf. (Baca: Australia Tanggapi Serius Kemarahan Indonesia)
Mantan Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr menggambarkan, pertikaian diplomatik ini sebagai "bencana". Dia mendesak pemerintah Abbott segera meminta maaf. Ia juga menyarankan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop “menemukan kata-kata yang tepat untuk meminta maaf.” (Baca: DPR Nilai Australia Tak Serius Sikapi Penyadapan)
Profesor Damien Kingsbury, ahli Indonesia dari Deakin University Damien, mengakui hubungan dua negara ini dalam krisis. ''Ini bencana," kata Kingsbury. Ia setuju dengan pandangan Carr bahwa Bishop seharusnya meminta maaf kepada Indonesia. (Baca: Panas-Dingin Australia dan Indonesia)
Perdana Menteri Tony Abbott kemarin menyatakan tetap tidak akan meminta maaf. "Australia tidak bisa diharapkan untuk meminta maaf atas langkah-langkah yang kami ambil untuk melindungi negara kami saat ini atau di masa lalu," kata Abbott di depan parlemen Australia di Canberra. (Baca: Isu Penyadapan, SBY-Abbott Belum Saling Kontak)
SBY dalam akun twitternya mengatakan, "Juga menyesalkan pernyataan Perdana Menteri Australia yang meremehkan soal penyadapan terhadap Indonesia, tanpa adanya penyesalan." (Baca:Kicauan Lengkap SBY di Twitter Soal Penyadapan)
Skandal penyadapan ini terkuak kepada publik setelah Guardian dan Kelompok Fairfak Media, Senin lalu, melansir berita bahwa Australian Signal Directorate menyadap percakapan telepon Yudhoyono. Informasi ini berdasarkan dokumen yang dibocorkan mantan analis badan intelijen Amerika Serikat, National Security Agency (NSA), Edward Snowden. (Baca: Negara-negara Ini Juga Disadap Amerika)
