TEMPO.CO, Jakarta-Sejumlah pihak meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersikap lebih tegas dan cepat terhadap pemerintah Australia. Selama ini respons SBY atas soal penyadapan oleh pihak Australia dianggap masih lunak.

“Presiden bisa menyampaikan langsung ketidaksenangan dan kekecewaannya,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tantowi Yahya, saat ditanya Tempo ihwal langkah Presiden SBY berkirim surat kepada Perdana Menteri Australia Tony Abbott. “Mestinya SBY telepon langsung,” kata Tantowi, Kamis, 21 November 2013, kemarin.

Pertanyaan serupa diberikan kepada Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bambang Wuryanto dan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid. Keduanya menyatakan semestinya SBY mendesak Tony Abbott meminta maaf kepada publik Indonesia. “Permintaan maaf itu juga harus disertai komitmen tak akan mengulangi penyadapan itu lagi,” kata Hidayat.

Ihwal perlunya mengusir Duta Besar Australia untuk Indonesia, tiga partai, yaitu PKS, Golkar, dan PDI Perjuangan, menyatakan setuju. "Ini sudah penghinaan. Kalau perlu, perang sekalian,” kata Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto.

Adapun bekas Kepala Badan Intelijen Negara A.M. Hendropriyono menyatakan seharusnya SBY meminta Australia mengungkap pelaku penyadapan. “Setelah itu, pemerintah bisa menangkal pelakunya masuk Indonesia,” katanya.

Juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, belum bisa memastikan tenggat yang diberikan SBY kepada Abbott untuk mengklarifikasi penyadapan. “Kami tak bicara mengenai tenggat waktu. Kami sementara dalam posisi menunggu respons,” kata Julian.

TRI SUHARMAN | KHAIRUL ANAM | MUHAMAD RIZKI | PRIHANDOKO | PRAM