Demokrat Terancam Jadi Medioker

Reporter

Editor

Rabu, 27 November 2013 11:08 WIB

TEMPO/Kink Kusuma Rein

TEMPO.CO, Jakarta-Partai Demokrat terancam terdegradasi dari barisan partai papan atas karena terus digelayuti skandal korupsi para petinggi, kader, dan orang-orang dekatnya. Terakhir, Athiyyah Laila, istri Anas Urbaningrum—bekas Ketua Umum Demokrat—diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kaitan dengan kasus Hambalang kemarin.

“Kasus korupsi menjadi faktor utama kemerosotan elektabilitas Demokrat,” ujar peneliti dari Lingkaran Survei Indonesia, Adjie Alfarabie, ketika dihubungi Selasa 26 November 2013. "Pada Pemilu 2014, Demokrat diprediksi hanya akan menjadi partai tengah," dia menambahkan.

Partai tengah, ujar Adjie, adalah partai yang 'biasa-biasa saja' dengan perolehan suara di bawah 10 persen.

Ahad lalu, lembaga ini melansir hasil survei elektabilitas partai peserta Pemilu 2014. Survei digelar pada 12 September-Oktober lalu terhadap 1.200 responden dengan rentang kesalahan 2,9 persen. Hasilnya, elektabilitas Demokrat mentok di level 10 persen. Survei ini menegaskan hasil sigi sebelumnya versi lembaga lain. Pada April 2013, misalnya, hasil survei Center for Strategic and Internasional Studies menyebutkan, elektabilitas Demokrat menclok di angka 7,1 persen.

Penurunan popularitas Demokrat, menurut sigi Lingkaran Survei, mulai signifikan sejak Juni 2011, ketika M. Nazaruddin—kala itu Bendahara Umum Demokrat—terjerat suap Wisma Atlet Jakabaring, Palembang. Karena kasus ini terus dipelototi media, elektabilitas Demokrat susut dari 20 persen menjadi 15,7 persen. Elektabilitas partai ini makin limbung setelah sejumlah petingginya turut menjadi tersangka, seperti Angelina Sondakh, Hartati Murdaya, dan Anas Urbaningrum.

Belakangan, nama petinggi Demokrat lain mulai disasar komisi antikorupsi. Ketua Partai Demokrat Sutan Bhatoegana, misalnya, disebut mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini pernah menerima tunjangan hari raya sebesar US$ 200 ribu dan US$ 300 ribu. Sutan sudah membantah tudingan itu.

Belakangan, kasus korupsi itu menyeret nama Jero Wacik, anggota Dewan Pembina Demokrat serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemarin, Jero dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi Rudi, tapi ia mangkir. Jero juga sudah membantah terlibat kasus itu.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengakui kasus korupsi kader partainya turut menjadi biang kerok melorotnya elektabilitas Demokrat. “Tapi jangan karena satu-dua kader kena, kami disebut sarang koruptor,” kata dia.

REZA ADITYA | KHAIRUL ANAM | MUHAMMAD MUHYIDDIN | ANTON A

Berita terkait

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

9 hari lalu

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

Isu tentang partai yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kian memanas. Kenali fungsi dan peran oposisi.

Baca Selengkapnya

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

12 hari lalu

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.

Baca Selengkapnya

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

14 hari lalu

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

Mendekati Pilkada 2024, partai-partai politik mulai menyiapkan kandidat yang akan diusung. Beberapa nama telah diisukan akan maju dalam pilkgub.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

39 hari lalu

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

Partai politik memegang peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara.

Baca Selengkapnya

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

39 hari lalu

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar di dunia memilih dominasi hanya dua partai politik yaiutu Partai Republik dan Partai Demokrat.

Baca Selengkapnya

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

45 hari lalu

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

LSI Denny JA menyatakan Prabowo-Gibran membutuhkan koalisi semipermanen, apa maksudnya? Berikut beberapa jenis koalisi.

Baca Selengkapnya

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

47 hari lalu

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN penuhi parliamentary threshold di Pemilu 2024. Apa bedanya dengan Presidential Threshold?

Baca Selengkapnya

Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

48 hari lalu

Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

Hasil akhir rekapitulasi suara KPU menyebutkan 8 parpol lolos ke Senayan. Sementara 10 parpol lainnya gagal ke DPR di Pemilu 2024. Berikut daftarnya.

Baca Selengkapnya

MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

48 hari lalu

MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

Hakim MK mengatakan, keberlakuan Pasal 228 UU Pemilu sesungguhnya ditujukan bagi partai politik secara umum,

Baca Selengkapnya

MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

49 hari lalu

MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

Seorang mahasiswa mengajukan permohonan uji materiil Undang-undang tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya