TEMPO.CO, Jakarta--Peneliti dari Center for Strategic and International Studies, J. Kristiadi, mengatakan kasus korupsi beberapa kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak akan mempengaruhi elektabilitas partai ini. Alasannya, selain karena korupsi merata di hampir semua partai besar, PDIP memiliki Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

"PDIP kan punya Jokowi, yang tengah digandrungi masyarakat,” tutur Kristiadi, Sabtu 30 November 2103 lalu.

Sebaliknya, Kristiadi menambahkan, kasus korupsi bisa berbalik melambungkan popularitas partai itu asalkan pemimpin PDIP bersikap tegas. “Jangan sampai partai memberi isyarat membela, serahkan saja semua ke hukum,” ucap dia.

Kini beberapa kader PDIP harus berurusan dengan hukum. Kamis pekan lalu, anggota Komisi Keuangan DPR, Izedrik Emir Moeis, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Ia didakwa menerima suap US$ 432,9 ribu dari kontraktor dalam tender Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tarahan, Lampung.

Pada pekan yang sama, Kepolisian Daerah Jawa Timur menetapkan mantan Wakil Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono sebagai tersangka kasus gratifikasi. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menetapkan politikus PDIP yang juga Bupati Karanganyar, Rina Iriani Ratnaningsih, sebagai tersangka kasus penyalahgunaan subsidi perumahan senilai Rp 18,4 miliar.

Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute, Hanta Yuda, menuturkan, elektabilitas PDIP bisa dijaga jika partai itu mengusung Jokowi. Namun, kalau PDIP mengusung Megawati Soekarnoputri, kemenangan akan sulit diraih.

Adapun Direktur Riset Charta Politica, Yunarto Wijaya, mengatakan PDIP diuntungkan karena korupsi yang melibatkan kader-kadernya dinilai tidak sistemik. “Kalau PDIP terkena kasus sebesar Demokrat dan PKS, nasibnya pun tak akan jauh beda,” kata dia.

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Achmad Basarah optimistis partainya bisa meraih 27 persen suara dalam Pemilu 2014. Dalam Pemilu 2009, partai itu mendapat 14 persen suara.

TRI ARTINING PUTRI | SUNDARI | NUR ALFIYAH | EFRI RITONGA