Caleg 'Bermasalah' Kembali ke Senayan

Reporter

Editor

Senin, 21 April 2014 05:51 WIB

Sejumlah poster caleg masih tertempel di sekitar Jalan Inggit Garnasih, Bandung, Jawa Barat, (6/4). Sebagian besar atribut kampanye di wilayah Bandung belum ditertibkan oleh petugas kendati sudah memasuki masa tenang. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Calon legislator inkumben, yang pernah disebut dalam persidangan kasus dugaan korupsi atau terlibat gerakan pelemahan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, akan kembali ke Senayan. Para calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat tersebut sebagian mengantongi suara terbanyak di daerah pemilihan masing-masing.

Di dua daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur, dua politikus Partai Golkar, Setyo Novanto (NTT II) dan Melchias Marcus Mekeng (NTT I), sama-sama mengantongi suara yang cukup untuk kembali masuk Senayan.

“(Perolehan) suara Herman Hery (PDI Perjuangan) lebih besar daripada suara caleg Partai Golkar, Setya,” kata staf Sekretariat Golkar, Heri Liman, akhir pekan lalu. Nama Setya disebut oleh saksi Lukman Abbas dalam sidang kasus PON di Pengadilan Korupsi Pekanbaru. Adapun Melchias pernah disebut dalam kasus alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah. Namun kedua politikus senior Golkar ini membantah tudingan-tudingan itu.

Herman merupakan anggota DPR yang disebut terlibat kasus simulator kemudi oleh saksi Ajun Komisaris Besar Thedy Rusmawan dalam persidangan. Herman Hery, yang mendapat 115 ribu suara, juga membantah memiliki kaitan dengan kasus simulator.

Politikus Golkar, Aziz Syamsuddin, yang disebut oleh terpidana kasus korupsi Wisma Atlet Palembang menerima aliran dana, juga dipastikan lolos ke DPR dari wilayah Lampung Tengah. “Insya Allah (Golkar dapat) dua kursi di Lampung II,” kata Aziz, yang menyatakan tidak tahu-menahu soal tudingan itu.

Nama lain yang kerap dikaitkan dalam kasus Hambalang dan terpilih kembali adalah politikus Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono. Ia terpilih di Jawa Timur VII dengan dukungan 102 ribu suara hanya di Pacitan, asal orang tuanya, Susilo Bambang Yudhoyono. Jumlah suara ini belum termasuk di Ngawi, Magetan, Ponorogo, dan Trenggalek. “Suaranya sudah lebih-lebih,” kata Frend Mashudi, anggota tim Griya Aspirasi Edhie Baskoro Yudhoyono.

Ibas sendiri membantah terlibat kasus pembangunan pusat olahraga itu. “Saya katakan tudingan tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Seribu persen,” katanya beberapa waktu lalu.

Gedung Dewan di Senayan pun kembali diisi sejumlah politikus yang kerap dianggap ikut melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, seperti Fahri Hamzah (PKS), Desmond Junaidi Mahesa (Gerindra), dan Syarifuddin Sudding (Hanura). Fahri terpilih di Nusa Tenggara Barat, Desmond dari Banten II, dan Sarifuddin yakin menduduki kursi Hanura dari Sulawesi Tengah. Desmon mengatakan ia akan terus “menyerang” KPK.

Fahri menilai kewenangan KPK terlalu besar, misalnya mengenai penyadapan. Menurut dia, kewenangan itu seharusnya dibatasi dengan undang-undang.

Wakil KPK Zulkarnain khawatir kehadiran muka lama tersebut melanggengkan ancaman terhadap upaya pemberantasan korupsi dalam lima tahun ke depan. “Ancaman bisa datang lagi, sehingga kita harus semakin mengawal proses legislasi,” kata Zulkarnain kepada Tempo.

TIM TEMPO

Topik terhangat:
Pelecehan Siswa JIS
| Kisruh PPP | Jokowi | Prabowo | Pemilu 2014

Berita terpopuler:
6 Cerita Mengejutkan di Balik Konflik PPP

JIS Buat Surat Edaran, Begini Isinya

Suryadharma Ali Dilengserkan dari Ketua Umum PPP

Indra: Penampilan Timnas U-19 Meningkat

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

21 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

22 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

23 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Caleg Ini Minta Maaf Hadir Daring di Sidang MK Gara-gara Erupsi Gunung Ruang

1 hari lalu

Caleg Ini Minta Maaf Hadir Daring di Sidang MK Gara-gara Erupsi Gunung Ruang

Pemohon sengketa pileg hadir secara daring dalam sidang MK karena bandara di wilayahnya tutup imbas erupsi Gunung Ruang.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pemilu Legislatif dari Gugatan PPP hingga Caleg

4 hari lalu

Sengketa Pemilu Legislatif dari Gugatan PPP hingga Caleg

Mahkamah Konstitusi mulai menyidangkan 297 sengketa pemilu legislatif diiantaranya gugatan PPP dan caleg.

Baca Selengkapnya