Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional(PAN) Hatta Rajasa berjabat tangan saat deklarasi Capres-cawapres di Rapat kerja Nasional PAN 2014 di Jakarta (14/5). Dalam rakernas ini PAN mendeklarasikan akan mendukung calon presiden Prabowo Subianto dan Cawapres Hatta Rajasa. TEMPO/Seto Wardhana.
TEMPO.CO, Jakarta -Posisi Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto belum aman. Kubu Partai Gerakan Indonesia Raya belum memastikan Hatta sebagai calon wakil presiden. Mitra koalisi Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera pun berpeluang mengisi posisi pendamping Prabowo.
Hatta mengatakan sadar bahwa posisinya belum aman sebagai pendamping Prabowo. "Tidak ada sesuatu yang bisa dipastikan dalam dinamika politik," kata Hatta dalam wawancara dengan Tempo di rumahnya kemarin.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan Prabowo hampir dapat dipastikan menggandeng Hatta sebagai calon wakil presiden. Adik Prabowo itu mengungkapkan, Prabowo merasa cocok dengan Hatta. Prabowo pun mengantar Hatta menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana, Selasa lalu. Hatta menyatakan mundur sebagai Menteri Koordinator Perekonomian.
Presiden Yudhoyono juga mengatakan Hatta mundur dari jabatan menteri karena telah mendapat kepastian dari Prabowo sebagai calon wakil presiden. "Prabowo dengan tegas menyatakan keseriusannya maju sebagai capres dan cawapres bersama Hatta," kata Yudhoyono tentang besannya itu, kemarin. "Saya menerima pengunduran diri Hatta, semoga kariernya lebih baik ke depan."
Menurut Hatta, pilihan Prabowo terhadapnya belum final karena belum didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum. Bekas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini juga mengatakan sadar mitra koalisi Gerindra akan mengusulkan calon wakil presiden. Ia menyatakan siap menghadapi kemungkinan Prabowo urung mencalonkannya.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.