TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia mencatat stasiun televisi milik petinggi partai politik menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon-calon presiden tertentu. Wakil Ketua Komisi Penyiaran, Idy Muzayyat, menyatakan keberpihakan itu terlihat dari penayangan iklan dan berita.
“Ada kecenderungan media punya setting-an isu terhadap calon presiden dan wakil presiden tertentu,” kata Idy, pekan lalu.
Sejumlah pemilik media terafiliasi pada masing-masing pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Bos Metro TV yang juga Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mendukung Jokowi. Sedangkan pemilik TV One dan ANTV sekaligus Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie, serta bos Media Nusantara Citra, Hary Tanoesoedibjo, menyokong Prabowo.
Data Komisi Penyiaran menunjukkan, Metro TV menayangkan berita soal Jokowi sebanyak 62 kali pada 6-15 Mei. “Metro TV cukup banyak memberitakan keberhasilan Jokowi selama menjadi Gubernur DKI Jakarta,” kata Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Pengaduan Isi Siaran Televisi dan Radio Komisi Penyiaran, Heryadi Purnama. Pada periode yang sama, iklan kampanye Jokowi di Metro TV mencapai 96 kali.
Sebaliknya, pemberitaan soal Prabowo di Metro TV hanya 22 kali. Adapun iklan kampanye Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya tersebut nihil. Menurut Heryadi, Metro TV pada 8 dan 10 Mei lalu menayangkan soal pelanggaran hak asasi manusia dan penculikan aktivis 1998. Ini, kata Heryadi, cenderung menjelekkan Prabowo yang dipecat dari TNI karena terlibat penculikan aktivis.
Keberpihakan televisi, kata Heryadi, kian menguat setelah pasangan Jokowi-Kalla dan Prabowo-Hatta dideklarasikan. Tapi Komisi Penyiaran belum akan mempublikasikan datanya. Sumber Tempo di Komisi Penyiaran mengatakan pemberitaan soal Jokowi di Metro TV bisa mencapai lebih dari 15 kali tiap hari seusai deklarasi, melenceng dari aturan maksimal 10 kali per hari dengan durasi masing-masing paling lama 30 detik.
Menurut sumber yang sama, TV One lebih banyak menayangkan berita Prabowo-Hatta. Berdasarkan data Komisi Penyiaran, TV One pada 10 Mei lalu juga menayangkan berita negatif soal kasus korupsi bus Transjakarta dan mengaitkannya dengan Jokowi.
Direktur Pemberitaan Metro TV, Suryopratomo, membantah anggapan bahwa medianya tak berimbang. Meskipun dimiliki Surya Paloh, kata Suryopratomo, Metro TV tak memihak pasangan Jokowi-Kalla.
“Kami bukan politikus, bukan corong, dan bukan media terafiliasi,” katanya. Sedangkan Wakil Pemimpin Redaksi TV One, Totok Suryanto, enggan berkomentar. “Saya belum dengar langsung dari Komisi Penyiaran, jadi belum bisa jawab,” katanya.
IRA GUSLINA SUFA | NUR ALFIYAH
