TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) ikut terseret dalam kasus Bupati Biak Numfor, Yesaya Sombuk, yang tertangkap tangan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin dinihari. Tiga ruangan di kementerian itu juga disegel dan digeledah.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan kasus dugaan suap Bupati Biak Numfor bisa mengarah ke Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, yang dipimpin Helmy Faishal Zaini. Namun KPK belum menyimpulkan bahwa Helmy terlibat dalam kasus ini. "Tidak menutup kemungkinan. Kami menggunakan terminologi belum," kata Abraham di kantornya kemarin.
Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah dan menyegel tiga ruang di Kementerian PDT setelah penangkapan Yesaya dan lima orang lainnya dalam sebuah penggerebekan di Hotel Acacia, Jakarta.
Abraham mengatakan penyegelan ini bertujuan mengamankan dokumen yang diperlukan oleh KPK. "Untuk memudahkan penggeledahan," kata dia. Tapi, “Ruangan itu bukan ruang menteri.”
Menurut Abraham, lembaganya belum menyimpulkan adanya dugaan keterlibatan Helmy. KPK masih berkonsentrasi pada Teddy Renyut selaku tersangka penyuap dan Yesaya sebagai orang yang disangka disuap. Teddy adalah pengusaha yang biasa menggarap proyek Kementerian PDT.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan penggeledahan tiga ruangan kantor Kementerian PDT dan penangkapan bupati itu berkaitan dengan proyek pembangunan talud tahun anggaran 2014 di Biak Numfor.
Berdasarkan pantauan Tempo, depan ruang lantai 7 yang disegel KPK terdapat plang bertulisan “Area Khusus Menteri”. Garis segel KPK berada di pintu kedua sebelah kiri. Lantai 7 merupakan ruangan kerja menteri dan beberapa deputi.
Helmy, dalam jumpa pers di kantornya, mengaku kaget atas penyegelan itu. "Saya juga tidak kenal dengan Bupati Biak Numfor dan pengusaha itu." Ia menegaskan, ruang yang disegel milik staf Deputi V.
