TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain mengatakan KPK masih mengusut kasus korupsi pengadaan kereta rel listrik hibah dari Jepang. Kasus ini diduga melibatkan mantan Menteri Perekonomian Hatta Rajasa, yang kini maju sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto.
Dalam kasus ini Hatta masih sebagai saksi. Namun, "Saat ini KPK belum menyatakan berhenti mengusut kasus tersebut," ujarnya kepada Tempo, Selasa, 1 Juli 2014. KPK, kata Zulkarnain, masih melakukan penyelidikan atas kasus tersebut.
Bahkan, KPK hingga kini belum menyimpulkan kasus tersebut tak bisa dikembangkan. "Sejumlah orang terkait masih berstatus sebagai saksi, termasuk orang yang Anda tanyakan (Hatta Rajasa)," kata dia. (Baca di sini: ICW Duga Hatta Terlibat Korupsi Kereta Api)
KPK telah memeriksa Hatta sebagai saksi sewaktu menjabat Menteri Perhubungan periode 2004-2007. Kasus ini diduga merugikan negara sebesar Rp 16 miliar. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah memvonis mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Soemino Eko Saputro dengan hukuman penjara 3 tahun pada 2011.
Tuntutan agar KPK memeriksa kembali keterlibatan Hatta dalam kasus kereta hibah itu disuarakan massa Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI) yang menggelar aksi di KPK pekan lalu. Koordinator aksi, Alfin, menyebut keterlibatan Hatta dalam kasus korupsi kereta bekas itu sangat jelas. Sebab, dalam persidangan terdakwa Soemino beberapa waktu lalu, Hatta disebut terlibat, "Tapi sampai sekarang kasus tidak berlanjut," katanya.
Ketika dikonfirmasi ihwal tudingan ini, Hatta Rajasa menolak memberi penjelasan. "Sudahlah," kata dia saat menghadiri acara kebangsaan Tionghoa Indonesia di sebuah restoran di Ancol, Jakarta, Selasa.
LINDA TRIANITA | GANGSAR PARIKESIT | MUHAMMAD RIZKI
Topik terhangat:
Jokowi-Kalla | Prabowo-Hatta | Korupsi Haji | Tragedi JIS | Piala Dunia 2014
Berita terpopuler lainnya:
Bertemu Prabowo, Sultan: Sama seperti Jokowi
Deddy Dores: Ahmad Dhani Harus Izin Ubah Lagu Queen
Bantahan Kampanye Hitam Jokowi Beredar di Rusun
Berita terkait
IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik
3 jam lalu
Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.
Baca SelengkapnyaKPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?
4 jam lalu
Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
10 jam lalu
KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan
13 jam lalu
Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.
Baca SelengkapnyaUsai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan
1 hari lalu
Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.
Baca SelengkapnyaTak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
1 hari lalu
Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.
Baca SelengkapnyaKPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu
1 hari lalu
KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
1 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaFakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard
1 hari lalu
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.
Baca Selengkapnya