Kecurangan Diduga Terorganisasi

Reporter

Editor

Selasa, 15 Juli 2014 08:46 WIB

Puluhan artis dan seniman nasional yang tergabung dalam Suara Masyarakat Untuk Pilpres Jujur akan menyerahkan petisi Lawan Pilpres Curang, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa 8 Juli 2014. Petisi dari para artis, musisi dan seniman nasional tersebut berisikan surat terbuka yang diberikan kepada KPU, Bawaslu dan Presiden RI untuk menyelenggarakan pemilihan presiden secara jujur, adil, tanpa intimidasi dan kecurangan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta -Tim pemenangan pasangan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla hingga kemarin telah menerima 101 pengaduan ihwal dugaan kecurangan penghitungan suara pemilihan. Tim menduga sebagian laporan kecurangan dirancang secara sistematis dan terorganisasi untuk menggerus suara pasangan itu.

“Ini diduga terjadi, misalnya, di semua TPS di Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang, Sampang,” kata ketua tim pemenangan Jokowi-Kalla yang juga Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, kemarin.

Komisi Pemilihan Umum sudah mengunggah hasil pindaian formulir C1 di Ketapang Barat yang terdiri atas 17 tempat pemungutan suara. Hasilnya, pasangan Jokowi-Kalla sama sekali tidak memperoleh suara di 17 TPS itu. Sedangkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa total memperoleh 7.134 suara. Di 17 TPS, seluruh formulir C1 tidak tercantum nama dan tanda tangan saksi kedua pasangan calon.

Menurut Tjahjo, sangat tidak masuk akal Jokowi-Kalla tidak mendapatkan suara sama sekali di wilayah yang merupakan basis Partai Kebangkitan Bangsa, mitra koalisi PDI Perjuangan. Kejanggalan lain diungkapkan Koordinator Data Center Tim Kampanye Jokowi-Kalla Jawa Timur, Didik Prasetyono. Menurut dia, sebagian besar tanda tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 17 TPS itu terlihat seragam. ”Tanda tangannya mirip-mirip,” kata dia.

Ketua KPU Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Samsul Muarif, mengatakan sudah memanggil KPPS di 17 TPS itu guna mengklarifikasi ihwal dugaan kecurangan tersebut. ”Kami sudah cek, ternyata semua sesuai dengan prosedur,” kata dia.
Anggota tim pemenangan Prabowo-Hatta, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Husni, tak yakin ada kecurangan di 17 TPS tersebut. “Proses pencoblosan dijaga ketat oleh aparat,” kata dia. ”Kalau memang ada pelanggaran, laporkan saja ke Panitia Pengawas atau Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Kami sudah siap dengan data pembanding.”

Indikasi kecurangan dalam formulir C1 bukan hanya terjadi di Ketapang Barat. Menurut anggota tim pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla bidang hukum, Taufik Basari, peta kecurangan secara sistematis berlangsung di berbagai daerah dan luar negeri. Tujuannya sama, yaitu menggerus perolehan suara Jokowi-Kalla, yang menurut hitung cepat berbagai lembaga survei unggul atas Prabowo-Hatta. “Ada pergerakan yang melibatkan penguasa daerah, termasuk penyelenggara pemilu,” katanya.

Taufik mencontohkan hasil pindaian formulir C1 di TPS 32 di Desa Kota Baru, Ciomas, Bogor, Jawa Barat. Di situ ditulis Prabowo-Hatta memperoleh suara 122 dan Jokowi-Kalla 192 suara. Tapi, total suaranya 414. Ketua KPU Kabupaten Bogor, Haryanto Surbakti, mengatakan ada kesalahan pencatatan di formulir itu. Seharusnya, kata dia, pasangan Jokowi-Kalla memperoleh suara 292.

Komisioner Bawaslu, Nasrullah, mengatakan pihaknya tidak akan tinggal diam dengan informasi dugaan kecurangan penghitungan suara itu. “Kalau terbukti, kami tindak petugasnya, termasuk komisioner KPU setempat,” kata dia.
SUNDARI | REZA ADITYA | MUSTHOFA BISRI | ANTON A


Baca juga:
Seperti Apa Ciri Lembaga Survei 'Abal-abal'?

Lembaga Survei Pesanan Bisa Dipidanakan

Rekapitulasi, Awas Pembelian Suara Grosiran!



Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

6 Maret 2024

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya

Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.

Baca Selengkapnya