TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan akan mempertimbangkan perampingan kabinet dan lembaga negara dalam pemerintahannya. “Tim transisi tengah mengkaji beberapa pilihan ihwal arsitektur kabinet yang akan datang,” katanya di Balai Kota Jakarta, Selasa 12 Agustus 2014. (Baca: Kenaikan Gaji PNS Jadi Pilot Project Jokowi)
Jokowi mencontohkan opsi penghapusan wakil menteri. Menurut dia, penghapusan wakil menteri tak bisa dipukul rata karena beban setiap kementerian, termasuk anggarannya, berbeda-beda. "Sekarang masih dalam proses kalkulasi," ujarnya.
Wakil ketua tim transisi, Andi Widjajanto, menjelaskan tim antara lain mengkaji struktur kabinet dengan dan tanpa menteri koordinator serta wakil menteri. Tim juga mengkaji ada-tidaknya posisi dewan keamanan nasional. “Tim menawarkan berbagai pilihan kepada presiden terpilih,” kata dia.
Dalam undang-undang, kementerian dan lembaga setingkatnya hanya dibolehkan berjumlah 35. Kabinet nanti, ujar Jokowi, bisa pula menambah menteri, seperti kementerian maritim. “Saya belum bisa memutuskan karena banyak analisis dan opsi," katanya. "Saya akan pilih berdasarkan kebutuhan dan masalah yang dihadapi."
Jokowi menegaskan, tim transisi yang diketuai Rini Mariani Soemarno tak akan mengurusi masalah pemilihan menteri. Menurut dia, pemilihan menteri melibatkan lembaga rekrutmen swasta yang bertugas "memburu" calon menteri.
Jokowi juga menekankan menteri yang akan dipilihnya harus melepas jabatan struktural partai agar bisa berkonsentrasi penuh di kabinet. "Saya tak mau menteri merangkap di struktur partai. Kalau kader, tidak apa-apa," katanya.
Untuk memuluskan transisi pemerintahan, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Kuntoro Mangkusubroto, mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berkomunikasi dengan tim transisi. “Pak Presiden memerintahkan Bappenas dari pihak kabinet untuk berinteraksi dengan tim transisi," kata Kuntoro kemarin.
Jokowi menyambut baik keputusan Presiden Yudhoyono mengutus Bappenas untuk berkomunikasi dengan tim transisi. Menurut dia, tim juga akan berkomunikasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Keuangan. Ia akan menemui Yudhoyono setelah ada keputusan Mahkamah Konstitusi pada 22 Agustus nanti. “Saya bertemu Pak SBY dulu, nanti baru membuka pintu ke kementerian,” katanya.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
14 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
