TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat aktif melakukan pembicaraan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mendukung presiden terpilih Joko Widodo. Ihwal gerilya partai yang dalam pemilihan presiden 9 Juli 2014 lalu mengusung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa itu dikemukakan Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Hasto, yang juga anggota tim transisi Jokowi, mengatakan Ketua Harian Demokrat Sjarifuddin Hasan acapkali bertemu dengan Ketua Bidang Politik PDIP Puan Maharani dan Sekretaris Jenderal Tjahjo Kumolo membahas kerja sama kedua partai di DPR. ”Bertemu, tapi tak di kantor DPP (Dewan Pimpinan Pusat),” kata Hasto kepada Tempo di Jakarta, Ahad 24 Agustus 2014.
Hasto menjelaskan, pertemuan antara petinggi kedua partai itu terjadi seusai putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa hasil pemilihan presiden. Pada Kamis 21 Agustus 2014 atau pekan lalu, Mahkamah menolak seluruh dalil gugatan kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, pesaing Jokowi-Jusuf Kalla. Hasto mengaku tidak mengetahui frekuensi pertemuan antara Sjarif-Tjahjo-Puan. Tapi dia berharap pertemuan tersebut hendaknya tak diikuti dengan bagi-bagi kekuasaan, melainkan ditujukan untuk membangun Indonesia yang lebih baik.
Seusai putusan Mahkamah yang menguatkan legitimasi Jokowi-Jusuf Kalla, sejumlah partai pengusung Prabowo-Hatta mulai menjalin komunikasi dengan PDIP. Dalam pemilihan presiden lalu, lima partai menjadi pengusung Prabowo-Hatta, yakni Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan. Bahkan, menurut Jokowi, komunikasi antara PDIP dan partai pendukung Prabowo sudah terjalin sebelum putusan Mahkamah.
“Saya ngomong apa adanya. Kemungkinan Demokrat dan PAN (yang bergabung)," ujar Jokowi, Selasa lalu. (Baca: Demokrat Minta Jokowi Jembatani SBY dan Mega)
<!--more-->
Ketika dimintai konfirmasi, Tjahjo mengakui PDIP telah membangun komunikasi politik dengan Fraksi Demokrat dan partai lain di DPR terkait dengan posisi pimpinan DPR periode 2014-2019 dan dukungan terhadap pemerintahan Jokowi-Kalla. “Menyinggung dukungan, tapi keputusan ada pada Ketua Umum Demokrat dan partai lain,” katanya lewat pesan pendek, kemarin sore. Namun dia mengklaim belum pernah bertemu lagi dengan Sjarifuddin. “Terakhir bertemu saat makan siang, jauh sebelum pemilihan presiden," katanya.
Politikus PDIP, Eva Kusuma Sundari, menegaskan selama ini Sjarifuddin adalah penghubung antara Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan presiden terpilih Jokowi serta kubu partai pengusungnya. "Enggak langsung antara Jokowi-Yudhoyono. Ada lapisan berikutnya. Bisa dicek ke Pak Sjarifuddin Hasan, dia yang mulai jalan dengan petinggi di DPP PDIP," ujar Eva.
Soal dukungan terhadap Jokowi dan PDIP, Sjarifuddin mengatakan, bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintahan Jokowi-Kalla. Jika kebijakannya prorakyat, Demokrat akan mendukung Jokowi. Bila kebijakan Jokowi-Kalla antirakyat, Sjarif berjanji partainya bakal bersikap kritis. Namun, menurut Sjarif, sikap kritis itu belum final. "Mungkin saja berubah. Lihat nanti perkembangannya," ujarnya. "Prinsipnya, kami tak pernah memikirkan kekuasaan.”
Jokowi-JK yang didukung PDIP, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai NasDem memiliki 207 kursi DPR. Dengan tambahan 61 kursi Partai Demokrat dan 49 dari PAN, jumlahnya akan menjadi 317, separuh lebih dari 560 kursi DPR. (Baca: Amir Syamsuddin: Demokrat Tidak Beroposisi Total)
SUNDARI SUDJIANTO | TIKA PRIMANDARI | BOBBY CHANDRA
Berita Lainnya:
Amir Syamsuddin: Demokrat Tidak Beroposisi Total
Demokrat Minta Jokowi Jembatani SBY dan Mega
Roy Minta Jokowi Cari Menpora Brondong
PPP Masih Terikat di Koalisi Merah Putih
