TEMPO.CO, Jakarta-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin menerima surat pengunduran diri Jero Wacik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, setelah dinyatakan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. “Presiden akan menunjuk seseorang untuk menjadi menteri ad interim,” kata juru bicara presiden Julian Aldrin Pasha di Kantor Presiden, kemarin.

Menurut Julian, pengganti Jero kemungkinan besar Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung.

Usai mengikuti rapat kabinet di Kantor Presiden kemarin, Chairul Tanjung mengaku belum mendapatkan mandat Presiden. Tapi, sebelumnya, dia mengaku siap jika ditunjuk menjadi Menteri Energi ad interim. “Keputusan presiden soal pemberhentian dan penggantian Jero akan terbit Senin atau selasa pekan depan,” kata dia.

Rabu lalu, KPK mengumumkan Jero Wacik sebagai tersangka dugaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang karena menghimpun dana operasional Menteri ESDM senilai Rp 9,9 miliar pada 2011-2013. Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, duit itu diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, pencitraan Jero, dan pihak ketiga.

Selain harus mundur dari kabinet, status tersangka juga mengancam Jero sebagai anggota DPR terpilih 2014-2019 dari Partai Demokrat. Menurut Ketua Harian Demokrat, Sjarifuddin Hasan, sebagai kader dan Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat, Jero terikat pakta integritas yang mengharuskannya mundur jika terbelit kasus hukum. “Saya yakin dia punya komitmen terhadap pakta integritas,” kata Sjarifuddin.

Pengamat energi Kurtubi menilai, Chairul Tanjung bukan sosok yang tepat menggantikan Jero. Chairul, kata dia, perlu waktu untuk mempelajari program-program Kementerian itu, terutama yang sudah diproyeksikan di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015. Dia menyarankan pengganti Jero dari kalangan Kementerian ESDM. “Apalagi kalau menyangkut soal anggaran subsidi energi, harus orang yang paham,” kata dia.

Anggota Komisi Keuangan dan Badan Anggaran DPR Dolfie Ofp meminta Yudhoyono cepat memutuskan pengganti Jero dan memilih orang yang tepat. Hal ini, kata dia, penting karena berkaitan dengan pembahasan RAPBN 2015 menyangkut sektor energi. Selain waktunya makin mepet karena harus disahkan 23 September, kata dia, banyak asumsi anggaran yang belum dibahas. “Seharusnya Senin sudah ada penggantinya, karena sudah molor,” kata dia.

Presiden terpilih Joko Widodo berkepentingan dengan RAPBN 2015. Sebelumnya, tim transisi Jokowi-Kalla menilai postur anggaran di RAPBN 2015 cenderung membebani pemerintahan Jokowi. Misalnya, menurut tim transisi, beban subsidi BBM mencapai Rp 291,1 triliun atau sekitar 14,4 persen dari total belanja negara. Ini di luar beban pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 50 triliun dari pemerintah sebelumnya (carry over).

FRANSISCO ROSARIANS | ALI HIDAYAT | HUSSEIN ABRI YUSUF| ANTON A

Baca juga:
Mercy AKBP Idha Ternyata dari Bandar Narkoba
Jegal Jokowi-JK, Kepala Daerah Dipilih DPR
Ahok: Waktu Penerbitan Kartu Pemilik Rusun Diulur
Bakal Maju Lagi, Risma Didukung Bekas Seterunya
Status UPN Veteran Jadi Perguruan Tinggi Negeri