PPP dan PAN Dipersilakan Ajukan Calon Menteri

Reporter

Editor

Minggu, 21 September 2014 10:26 WIB

Jokowi dan Jusuf Kalla. ANTARA/Muhammad Adimaja

TEMPO.CO, Jakarta- Presiden terpilih Joko Widodo berharap bergabungnya Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan makin memperkuat dukungan atas pemerintahnya mendatang. Dua partai tersebut diberi ruang mengajukan nama calon menteri dalam kabinetnya mendatang.

“Mengajukan silakan, tapi keputusannya tetap ada di presiden,” kata Jokowi di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, kemarin. "Sejak awal sudah disampaikan, kami terbuka. Ini masalah membangun negara. Bangsa besar tidak hanya bisa dibangun oleh empat partai saja." (Baca juga: Jokowi Tetapkan Syarat untuk Koalisi Merah Putih )

Dalam sepekan ke depan, kata Jokowi, PAN dan PPP memastikan sikap. “Akan ada kepastian (mendukung) karena masih dalam proses, tapi pasti (akan ada sikap PAN dan PPP),” kata Jokowi. "Kalau dipersenin, ya 80 persenlah." (Baca juga: Jokowi: Peluang PPP dan PAN Bergabung 80 Persen )

Perwakilan PAN dan PPP dua hari yang lalu memenuhi undangan untuk menghadiri Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan di Semarang. Mereka adalah pelaksana tugas Ketua Umum PPP, Emron Pangkapi; Wakil Ketua Umum PAN Drajad Wibowo; serta Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy. (Baca juga: Koalisi dengan PDIP, PPP Putuskan di Mukernas)

PAN dan PPP selama ini tercatat merupakan bagian dari Koalisi Merah Putih, kumpulan partai pengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam pemilu lalu. Koalisi Merah Putih berbeda sikap dengan koalisi PDI Perjuangan dalam berbagai hal, termasuk dalam soal mekanisme penentuan pimpinan DPRD, DPR, MPR, dan alat kelengkapannya serta RUU Pemilihan Kepala Daerah. Dua persoalan tersebut akan ditentukan dalam waktu dekat ini.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan kehadiran petinggi PAN dan PPP di Semarang merupakan silaturahmi politik. PDI Perjuangan selalu terbuka terhadap partai lain meski mereka punya pandangan berbeda. “Mereka punya sikap berbeda dalam pilpres, tapi setelah itu bisa saja ingin membantu kami,” kata dia. “Itu kan namanya politik. Bisa saja.”

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Isa Muhsin mengakui partainya akan menentukan sikap atas pemerintah Jokowi-Kalla. Sikap itu diputuskan dalam Musyawarah Kerja Nasional pada 23 September mendatang. "Pokoknya sebelum 1 Oktober sudah ada keputusan," kata Isa berjanji.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu PAN Viva Yoga Muladi menganggap kehadiran elite partai ke acara PDI Perjuangan di Semarang sebagai pendekatan atau sinyal dukungan ke pemerintah Jokowi-Kalla. PAN hingga kini masih tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Adapun Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto tak menyoal kehadiran politikus PAN dan PPP ke acara PDI Perjuangan. "Enggak masalah," ujarnya, kemarin.

TIKA PRIMANDARI | ROFIUDDIN | SINGGIH SOARES

Berita lain:
Jokowi: Bangsa Besar Tidak Cukup Dibangun Empat Partai
Mega: Emangnya Saya Ngurusin Kabinet
Gerindra Kongres, Adik Prabowo Datangi Ragunan

Berita terkait

Terkini: Pesan Jokowi ke Bos Apple dan Microsoft hingga Kisruh Penutupan Pabrik Sepatu Bata

15 menit lalu

Terkini: Pesan Jokowi ke Bos Apple dan Microsoft hingga Kisruh Penutupan Pabrik Sepatu Bata

Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Selasa siang, 7 Mei 2024, dimulai dari pesan Presiden Jokowi saat bertemu dengan bos Apple dan Microsoft.

Baca Selengkapnya

Fenomena Pabrik Tutup sejak Awal Tahun, Jokowi: Mungkin Efisiensi, Kalah Bersaing..

42 menit lalu

Fenomena Pabrik Tutup sejak Awal Tahun, Jokowi: Mungkin Efisiensi, Kalah Bersaing..

"Karena mungkin efisiensi, karena kalah bersaing dengan barang-barang baru. Banyak hal," kata Jokowi soal fenomena pabrik tutup.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ungkap Pesan yang Terus Disampaikannya ke Bos Apple hingga Microsoft

55 menit lalu

Jokowi Ungkap Pesan yang Terus Disampaikannya ke Bos Apple hingga Microsoft

Presiden Jokowi juga menyayangkan perangkat teknologi dan alat komunikasi yang Indonesia pakai masih didominasi barang-barang impor.

Baca Selengkapnya

Anggukan Jokowi soal Disebut Jadi Penjembatan Prabowo-Megawati

1 jam lalu

Anggukan Jokowi soal Disebut Jadi Penjembatan Prabowo-Megawati

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan Presiden Jokowi yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Megawati dan Prabowo

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen: Menumbuhkan Sebuah Optimisme

1 jam lalu

Jokowi soal Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen: Menumbuhkan Sebuah Optimisme

Presiden Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen di kuartal pertama tahun ini patut disyukuri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Impor Produk Elektronik Bikin Defisit hingga Rp 30 Triliun Lebih

2 jam lalu

Jokowi Sebut Impor Produk Elektronik Bikin Defisit hingga Rp 30 Triliun Lebih

Jokowi menyayangkan perangkat teknologi dan alat komunikasi yang digunakan di Tanah Air saat ini masih didominasi oleh barang-barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Respons Rencana Prabowo Tambah Kementerian hingga 40

2 jam lalu

Jokowi Respons Rencana Prabowo Tambah Kementerian hingga 40

Orang-orang dekat Prabowo menceritakan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar untuk menguasai DPR.

Baca Selengkapnya

Seputar Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

2 jam lalu

Seputar Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

Jokowi mengharapkan pembukaan Indonesia Digital Test House (IDTH) di BBPPT dapat memperkuat ekosistem digital lokal. Berikut hal-hal seputar IDTH.

Baca Selengkapnya

Seloroh Jokowi saat Ditanya Parpol Baru setelah Tak Diakui PDIP

3 jam lalu

Seloroh Jokowi saat Ditanya Parpol Baru setelah Tak Diakui PDIP

Sebelumnya, Kabar Jokowi bukan lagi anggota PDIP disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sepakat dengan Luhut soal Jangan Ada Orang Toxic di Kabinet Prabowo

3 jam lalu

Jokowi Sepakat dengan Luhut soal Jangan Ada Orang Toxic di Kabinet Prabowo

Presiden Jokowi setuju dengan usul yang menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto tak perlu membawa orang 'toxic' masuk kabinet.

Baca Selengkapnya