Wakil Rakyat Rp 2,9 Triliun

Reporter

Editor

Rabu, 1 Oktober 2014 07:49 WIB

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta- Pemilihan umum legislatif pada 9 April telah menyaring 6.607 calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat menjadi tinggal 560 orang. Mereka telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai calon anggota legislatif terpilih pada 14 Mei, dan hari ini akan dilakukan pelantikan di kompleks gedung parlemen.

Pelantikan ini sekaligus menandakan dimulainya masa dinas wakil rakyat periode 2014-2019 di pusat dan di daerah. Bila dijumlahkan, ada 19.699 legislator—yang terpilih dari sekitar 200 ribu calon anggota legislatif. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah lebih dulu dilantik Komisi Pemilihan Umum di daerah masing-masing. (Baca juga: Hari Kesaktian Pancasila, 560 Anggota DPR Dilantik)

Untuk duduk di kursi Dewan, mereka memerlukan biaya tak sedikit. Ini tergambar dari laporan dana kampanye partai yang dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum. Total dana yang dikeluarkan 10 partai minus Partai Bulan Bintang serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia mencapai Rp 2,9 triliun. Pemasukan dananya pun sejumlah itu.

Salah satu sumber pemasukan itu berasal dari sumbangan calon legislator. Contohnya, Partai Golkar, yang mencatat perolehan dana Rp 402,1 miliar. Sumbangan calon mencapai Rp 328 miliar. Sisanya berasal dari donasi badan usaha.

Dana itu dibelanjakan untuk kepentingan kampanye partai dan caleg. Bagaimanapun, kegiatan ini adalah ujung tombak partai dalam meraup suara. “Pengeluaran terbanyak untuk alat peraga, uang saksi, dan iklan,” kata Wakil Bendahara Umum Golkar Bambang Soesatyo, Senin lalu. Total biaya untuk atribut calon mencapai Rp 350 miliar.

Gerindra tercatat sebagai partai dengan dana kampanye terbesar. Total pemasukannya mencapai Rp 435 miliar. Adapun dana yang dikeluarkan Rp 434,9 miliar, meliputi biaya iklan televisi, iklan media cetak, logistik, dan ongkos rapat.

Pemasukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga tak kalah gendut. Menurut Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey, dari calon legislator dan sumber lain terkumpul Rp 395 miliar. Tapi pengeluarannya jauh lebih besar daripada pemasukan, yakni Rp 404,7 miliar.

Angka yang tercatat di KPU itu belum ditambah dengan ongkos yang dirogoh para calon dari saku sendiri. Aryo Djojohadikusumo, calon terpilih Gerindra, misalnya, mengaku menghabiskan Rp 8,6 miliar untuk kampanye di daerah pemilihan Jakarta III. Ia juga menyumbang Rp 1,5 miliar ke rekening dana kampanye partai. Prananda Surya Paloh, legislator terpilih dari NasDem, mengeluarkan Rp 5 miliar. Dia juga mendonasikan Rp 2,4 miliar ke kas kampanye partai.

Pengeluaran perorangan ini tak tercatat di laporan KPU. Aturan hanya mewajibkan partai melaporkan asal-usul dana dan pengeluaran selama kampanye. Dalam laporan dana kampanye, yang tercatat hanya sumbangan mereka ke partai.

Menurut Deputi Direktur Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Masykurudin Hafidz, dana yang dilaporkan calon legislator dan partai ke KPU tak mencerminkan nilai yang sebenarnya. Ia percaya total belanja lebih dari Rp 2,9 triliun. “Untuk caleg DPR, hitung saja biaya bolak-balik mereka ke dapil ditambah bikin baliho, spanduk, dan lainnya,” kata Masykurudin. “Pasti lebih dari Rp 1 miliar per orang.”

ANTON SEPTIAN | TIKA PRIMANDARI | PRIHANDOKO

Berita lain:
Soal Revisi UU KPK, Bos KPK Serang Koalisi Prabowo
Partai Pro-Prabowo Absen Pelantikan Jokowi, 'Itu Bunuh Diri'
SBY Siapkan Perpu Batalkan UU Pilkada


DPR

Berita terkait

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

18 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

23 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

6 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

6 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya