Presiden Jokowi menyapa warga dan relawan pada "Syukuran Rakyat Salam Tiga Jari" di Lapangan Monas, Jakarta, 20 Oktober 2014. AP/Achmad Ibrahim
TEMPO.CO, Jakarta - Joko Widodo, yang kemarin dilantik sebagai presiden, belum menetapkan waktu pengumuman postur dan susunan kabinet pemerintahannya. Alasannya, kata dia, Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengingatkan adanya beberapa nama bermasalah yang masuk bursa calon menteri di kabinetnya. (Baca: Digadang Menjadi Menteri, Puan Baca Bismilllah)
“Nanti dilihat dulu. Belum tahu," tutur Jokowi, di Istana Negara, Senin 20 Oktober 2014. Sebelumnya, Jokowi menyatakan akan mengumumkan postur beserta nama menteri kabinetnya paling lambat dua hari setelah pelantikan sebagai presiden atau paling lambat besok. (Baca: KPK Jamin, Audit Calon Menteri Jokowi Independen)
Ahad lalu, Jokowi menerima hasil penelusuran kandidat menteri dari KPK dan PPATK. Daftar yang diserahkan Jokowi berisi 43 nama kandidat. Dari jumlah itu, menurut penegak hukum di KPK dan PPATK, ada beberapa nama yang dianggap bermasalah. Mereka dicap bermasalah karena disebut-sebut dalam kasus dugaan korupsi dan diduga memiliki rekening mencurigakan. (Baca: Jika Jadi Menteri, Pos Ini Milik Puan Maharani)
Sebelumnya, Jokowi sudah mengumumkan bahwa kabinetnya terdiri atas 33 pos kementerian dan tiga lembaga negara setingkat menteri. Dari jumlah itu, 18 pos menteri akan diisi kalangan profesional dan 15 menteri berasal dari partai. Mereka akan mengisi empat pos menteri koordinator dan 29 pos menteri biasa. Dari jumlah itu, ada 16 kementerian lama, 7 kementerian dengan nama baru, 5 kementerian hasil gabungan kementerian sebelumnya, dan 3 kementerian baru. (Baca juga: Kuntoro Dukung Jokowi Buat West Wing Seperti Obama)
Koordinator Indonesia Corruption Watch, Ade Irawan, meminta Jokowi tidak buru-buru menyusun dan mengumumkan kabinetnya. Jokowi, ujar Ade, seharusnya meminta masukan masyarakat untuk menelusuri rekam jejak para calon menteri. Langkah Jokowi meminta masukan kepada KPK dan PPATK, menurut Ade, belum mencerminkan sistem transparansi pembentukan kabinet yang ia usung. “Jangan sampai membeli kucing dalam karung,” kata dia.
