TEMPO.CO, Jakarta - Susunan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo ditanggapi dingin oleh para pemerhati kebijakan. Mereka menilai para menteri pilihan Jokowi-Jusuf Kalla tidak istimewa. “Terlalu standar. Sedangkan kalau melihat program kerja Jokowi, dibutuhkan orang-orang yang luar biasa,” kata Sri Palupi, pegiat Institute for Ecosoc Rights, lembaga pembela hak ekonomi dan sosial masyarakat, Ahad, 26 Oktober 2014.
Menurut Sri, sejumlah menteri tak memiliki rekam jejak sesuai dengan kementerian yang dipimpinnya. Ia mencontohkan Hanif Dhakiri yang akan memimpin Kementerian Tenaga Kerja serta Siti Nurbaya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan komposisi kabinet yang demikian, Palupi melihat kecil kemungkinan ada terobosan kebijakan. (Baca: Daftar Lengkap Menteri Kabinet Kerja Jokowi)
Pengamat pertahanan dari Imparsial, Al Araf, memberikan penilaian serupa. Menurut dia, pemilihan Ryamizard Ryacudu sebagai Menteri Pertahanan tidak tepat. Sebab, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu pernah dipersoalkan dalam operasi darurat militer di Aceh. Al Araf juga ragu terhadap komitmen Ryamizard dalam menuntaskan reformasi TNI secara keseluruhan. “Idealnya, berdasarkan pengalaman selama ini, Menteri Pertahanan berasal dari sipil.” (Baca: Komnas HAM: Jokowi Dikelilingi Terduga Pelanggar HAM)
Untuk Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Al Araf menilai penempatan Tedjo Edhy Pudjianto tak terlalu istimewa. Walau memiliki rekam jejak sebagai Kepala Staf Angkatan Laut sehingga cocok dengan visi maritim Jokowi, Tedjo tak terlalu mencolok saat masih aktif berdinas. Setelah pensiun, Tedjo lebih sibuk mengurus partai. (Baca: Ini Dia Menteri Luar Negeri Wanita Pertama RI)
Ketidaktepatan posisi menteri juga dipersoalkan oleh Ikrar Nusa Bakti, profesor politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ikrar menilai kabinet Jokowi tak sepenuhnya bersih. Walau nama-nama itu sudah diverifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, hal tersebut dinilai tak cukup. “Korupsi bukan modus kejahatan satu-satunya,” ujarnya. Jokowi, kata dia, semestinya melibatkan Direktorat Jenderal Pajak dan Komisi Pemilihan Umum. (Baca: Pengepul Ikan Ini Jadi Menteri Kelautan)
Di bidang ekonomi, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, Ahmad Erani Yustika, menilai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dijabat oleh orang yang tak punya pengetahuan fiskal dan moneter mendalam. Dia juga menganggap penunjukan Bambang Brodjonegoro sebagai Menteri Keuangan tidak tepat. Menurut dia, Bambang selama ini gagal mendesain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Baca juga: Plus-Minus Kabinet Jokowi)
URSULA FLORENE SONIA | ANDI RUSLI | INDRA WIJAYA | TRI ARTINING PUTRI
Topik terhangat:
Pelantikan Jokowi | Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD
Berita terpopuler lainnya:
Jokowi Ubah Nomenklatur Kementerian, Ical: Dari Mana Duitnya?
3 Dirut BUMN Jadi Menteri, Dahlan: Sangat Pantas
Jupe Luncurkan Buku My Uncut Story
