TEMPO.CO, Jakarta- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menunjuk Faisal Basri sebagai Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi. Ekonom dari Universitas Indonesia ini akan memimpin tim ad hoc yang bertugas memberikan rekomendasi kepada Menteri Energi soal pembenahan tata kelola lembaga dan perusahaan migas, termasuk memberantas apa yang selama ini disebut sebagai mafia migas.
“Banyak masalah yang membuat Indonesia terancam krisis energi. Mulai dari kilang-kilang milik Pertamina yang tak efisien, cadangan konsumsi migas cuma 18 hari, pembangunan infrastruktur gas yang lambat, hingga dugaan permainan mafia migas,” kata Sudirman, dalam konferensi pers di kantornya, Ahad, 16 November 2014. (Baca juga: Faisal Basri Jadi Ketua Tim Pembasmi Mafia Migas)
“Diharapkan, dalam enam bulan ke depan, sudah ada rekomendasi ke pemerintah. Mengatasi masalah sistem harus dengan sistem,” kata dia. (Baca juga: Berantas Mafia Migas, Ini Lembaga yang Dievaluasi)
Ada empat ruang lingkup kerja Tim Reformasi. Pertama, meninjau ulang seluruh proses perizinan dari hulu ke hilir. Kedua, menata ulang kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan minyak dan gas bumi. Ketiga, mempercepat revisi Undang-Undang Migas. Terakhir, merevisi proses bisnis untuk mencegah adanya pemburu rente dalam setiap rantai nilai industri migas.
Dalam konteks penataan ulang lembaga dan revisi proses bisnis migas, menurut Sudirman, hal itu akan berkaitan dengan upaya meninjau keberadaan lembaga dan perusahaan seperti Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, serta Pertamina Energy Trading Limited (Petral).
Perihal keberadaan Petral, Sudirman mengatakan, Tim Reformasi juga akan mengkaji transparansi kelembagaan dan bisnis anak usaha PT Pertamina tersebut. "Tim ini akan mengkaji seluruh proses bisnis supaya ruang gerak pemburu rente bisa diminimalkan. Banyak proses bisnis di belakang layar yang tak transparan," kata Sudirman.
Faisal Basri mengatakan tugas Tim Reformasi hanya mengkaji dan merekomendasikan tata kelola migas yang baik kepada pemerintah. Salah satunya dengan membenahi institusi. "Kami tak bicara nama, itu ranahnya aparat lain. Kami tak melawan orang, kami ingin membangun institusi," katanya. (Baca juga: Pimpin Tim Anti-Mafia Migas, Ini Kata Faisal Basri)
Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia Mamit Setiawan mengatakan hal pertama yang harus dilakukan Faisal adalah mendata akar masalah yang membuat tumbuhnya mafia migas dari hulu sampai hilir. Kemudian, Faisal harus segera bertemu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta Badan Pemeriksa Keuangan untuk mendorong penegakan hukum.
"Ini mendesak karena ada kecurigaan aparat penegak hukum terlibat," ujar dia.
KHAIRUL ANAM | DINI PRAMITA | EFRI RITONGA
Berita lain:
Kata Romo Benny Soal Muslim AS yang Salat di Katedral
Gubernur Ganjar Khawatir Banyak Kades Dipenjara
Jokowi Temui Merkel dan Hollande Pagi Ini
