TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memastikan tak akan mengesahkan kepengurusan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie ataupun kubu Agung Laksono. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Harkristuti Harkrisnowo, menegaskan bahwa lembaganya belum dapat mengesahkan kepengurusan partai yang masih mengalami konflik internal.
“Pemerintah tak dapat mengesahkan kepengurusan partai itu. Penyelesaiannya harus melalui mahkamah partai atau pengadilan,” kata Harkristuti ketika dihubungi, Ahad 7 November 2014. Menurut dia, sikap pemerintah mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pasal 24 undang-undang itu menyatakan pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan hingga perselisihan partai selesai. Perselisihan harus diselesaikan dalam waktu paling lambat dua bulan melalui mahkamah partai atau pengadilan.
Aburizal Bakrie kembali terpilih sebagai ketua umum dalam Musyawarah Nasional Golkar di Bali. Sedangkan Presidium Penyelamat Golkar, yang dikomandani Agung Laksono, menggelar musyawarah tandingan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, sejak Jumat lalu. Munas di Jakarta digelar lebih cepat dari rencana semula, pertengahan Januari 2015.
Anggota tim penyelamat Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, mengatakan percepatan musyawarah bertujuan mencegah pengesahan hasil Munas Bali, yang selesai pada Rabu lalu. Sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik, kata Agun, pemerintah harus memberi jawaban pengesahan tujuh hari setelah menerima perubahan susunan kepengurusan.
“Munas Januari terlalu lama. Sementara mereka (kubu Aburizal) akan melaporkan hasil munas dalam tempo sepekan, dan pemerintah akan menetapkan,” katanya. Agun juga menyatakan Presidium Penyelamat Golkar segera menggugat kepengurusan Aburizal ke pengadilan.
Wakil Ketua Umum Golkar kubu Aburizal, Ahmadi Noor Supit, optimistis pemerintah mengakui kepengurusan hasil musyawarah di Bali. “Kepengurusan kami paling berdasar hukum,” kata Ahmadi. Dia menuding musyawarah di Jakarta ilegal karena Golkar telah memecat Agung Laksono cs.
Sedangkan Bendahara Umum Golkar Bambang Soesatyo menuding kubu Agung sengaja memanfaatkan celah di Undang-Undang Partai Politik untuk mengajukan kepengurusan. Bambang menyatakan partainya siap menghadapi gugatan yang diajukan kubu Agung ke pengadilan.
Agung Laksono balik menuding musyawarah di Bali ilegal karena tak diadakan pada pertengahan Januari 2015. Dia optimistis pemerintah bakal mengesahkan kepengurusan hasil Munas Ancol. “Kami akan langsung menyerahkan susunan pengurus setelah munas selesai,” ujarnya. Agung juga siap jika konflik Golkar berlanjut hingga ke pengadilan.
Pengamat pemilu yang juga bekas anggota Komisi Pemilihan Umum, I Gusti Putu Artha, mengatakan pemerintah memang berhak menolak kepengurusan partai yang sedang berkonflik. Tapi dia mengingatkan agar pemerintah lebih berhati-hati menetapkan kepengurusan Golkar. Apalagi, kata Putu, sempat beredar kabar bahwa Menteri Dalam Negeri datang ke Munas Ancol. Dalam musyawarah dua kubu, tak ada perwakilan pemerintah yang hadir.
TIKA PRIMANDARI | PRIHANDOKO | PUTRI ADITYOWATI | MARIA YUNIAR
Topik terhangat:
Golkar Pecah | Wakil Ahok | Kasus Munir | Interpelasi Jokowi | Susi Pudjiastuti
Berita terpopuler lainnya:
Kubu Ical: Peserta Munas Ancol Diberi Rp 500 juta
Munas Golkar Tandingan Dapat Restu Jusuf Kalla
Jokowi Kaget Lihat Jakabaring
Begini Cara 13 Polisi di Kudus Menyiksa Kuswanto
Birokrasi DKI Jakarta Kedodoran, Apa Salah Ahok?
Berita terkait
Gibran Hadiri Halalbihalal Golkar Solo
1 hari lalu
"Ya semuanya teman, halalbihalal yo ditekani kabeh (ya didatangi semua)," ujar Gibran.
Baca SelengkapnyaMomen Idul Fitri Keluarga Jokowi ke Medan: Buat Amankan Peluang Bobby Nasution?
12 hari lalu
Setelah hari pertama Idul Fitri di Jakarta, Jokowi terbang ke Medan untuk merayakan hari ke-2 Lebaran. Buat amankan tiket Bobby Nasution ke Pilgub?
Baca SelengkapnyaPengamat Sebut Pilkada 2024 Jadi Batu Loncatan Golkar untuk Pemilu 2029
20 hari lalu
Ujang pun menyampaikan bahwa para tokoh itu memiliki modal yang cukup untuk dikatakan sebagai calon unggulan di Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaAirlangga Klaim Didukung Seluruh DPD untuk Jadi Ketum Golkar Lagi
21 hari lalu
Menurut Airlangga, dukungan dari ormas merupakan salah satu kunci agar dirinya dapat kembali terpilih untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaAirlangga Bicara Peluang Aklamasi Pemilihan Ketua Umum di Munas Golkar
21 hari lalu
Airlangga menyatakan dukungan itu merupakan amanah yang harus dijaga.
Baca SelengkapnyaAirlangga Targetkan Partai Golkar Menang 60 Persen di Pilkada 2024
22 hari lalu
Ketua Umum Golkar menargetkan partainya mampu menang lebih dari 50 persen dalam kontestasi Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaDisebut Sempat Ingin Rebut Kursi Ketua Umum PDIP, Apa Tanggapan Presiden Jokowi?
25 hari lalu
Presiden Jokowi membantah dirinya sempat ingin merebut posisi Ketua Umum Partai Golkar maupun Ketua Umum PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaPrabowo Ingin Bentuk Kepemimpinan Kolegial Terdiri dari Para Sahabat
30 hari lalu
Menurut Prabowo, keinginan itu bisa dilakukan bila ada dukungan untuk memberi nasihat. Prabowo meminta Golkar mendukungnya membangun pemerintahan.
Baca SelengkapnyaPrabowo Sebut Golkar Punya Peran Besar di Pilpres 2024
30 hari lalu
Prabowo meminta maaf karena belum sempat mendatangi semua kader-kader Golkar di daerah dalam tahapan kampanye pemilu.
Baca SelengkapnyaPartai Golkar Menang di Sumut, Peran Musa Rajekshah Disorot
37 hari lalu
Partai Golkar dan kadernya mengambil langkah tepat memilih Ijeck
Baca Selengkapnya