TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa sejak memimpin Ibu Kota, jiwanya terganggu karena banyak kebijakan yang tidak dijalankan oleh bawahannya dengan cepat. "Kalau punya pekerjaan harus diselesaikan langsung, kalau tidak jadi stress," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, kemarin.

Bahkan, Ahok mengatakan, banyak pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan DKI membangkang jika diperintahnya. Salah satu pejabat yang kerap ngeyel adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah, I Made Karmayoga, kata Ahok, dalam sambutannya di acara Talkshow Pendatapan Pembangunan.

Menurut Ahok, pembangkangan Made bermula ketika dirinya meminta posisi pegawai Unit Lelang Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa--kini menjadi Badan Pengadaan Barang dan Jasa--dilelang dan diumumkan langsung. Namun, Made ngotot menginginkan pegawai ULP sebaiknya diambil dua orang dari setiap satuan kerja perangkat daerah untuk dipindah ULP. “Ini namanya teknik pembangkangan. Sopan dan ngulur waktu," kata Ahok.

Hasilnya, kata dia, benar saja kinerja ULP mengecewakan akibat pembangkangan Made. Tidak ada sumber daya manusia yang baik di unit tersebut. Ahok mencontohkan, tiga pegawai ULP dicopot karena diduga terlibat praktek curang Oktober lalu.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta, I Made Karmayoga enggan mengomentari pernyataan Ahok. "No comment saja. Takut polemik," ujar dia di Balai Kota, kemarin.

Made mengatakan, secara budaya tidak boleh bawahan membangkang perintah pimpinan. Dalam penilaian, kesetiaan terhadap pimpinan berada di urutan pertama. Bahkan, jika dipoinkan nilai 91 dari rentang 0-100. "Kesetiaan itu penting," ucapnya.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Selamat Nurdin mengatakan Ahok perlu melenturkan gaya kepemimpinan. Sebab, belum ada perubahan signifikan yang terjadi di level birokrasi selama dua tahun belakangan. "Di tahun ketiga, gubernur harus sudah bisa mengayomi," kata Selamat saat dihubungi kemarin.

Selamat menuturkan, perubahan gaya tersebut diperlukan untuk memastikan semua program pembangunan dijalankan. Artinya, kata dia, Ahok sudah tak bisa lagi menganggap dirinya sebagai orang luar pemerintahan DKI. “Ahok harus membangun tim yang solid untuk menjalankan rencana-rencana strategis di Ibu Kota.”

Sementara itu, Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat berjanji bakal membuat pegawai lebih berani dan memiliki kreativitas serta inovasi. “Pola pikir pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah DKI harus diubah,” kata mantan Wali Kota Blitar itu kemarin.

Sebelumnya, Ahok mengusulkan Djarot menjadi pendampingnya sampai 2017 kepada Presiden Joko Widodo. Pelantikan Djarot sampai kini masih menunggu Surat Keputusan Presiden, yang diperkirakan akan dilakukan 18 Desember mendatang. Hal itu sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2014.

Djarot kemarin menemui Sekretaris Daerah DKI, Saefullah untuk melakukan koordinasi dan memahami persoalan di DKI. "Mau menggali beberapa informasi. Soal apa yang harus segera dilakukan," kata Djarot.

ERWAN HERMAWAN| LINDA HAIRANI